Konferensi Pers Duta Besar Tiongkok Untuk ASEAN (2): Proses Legislatif

Konferensi Pers Online - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Jakarta, Bolong.id - UU Keamanan Nasional Hong Kong pada tanggal 30 Juni 2020 secara resmi diberlakukan. Terdiri dari 6 bab dan 66 pasal, hukum ini mencakup tiga hal. Hal ini dijelaskan oleh Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk ASEAN, Deng Xijun (邓锡军), dalam konferensi pers online, Rabu (15/7/2020). 

Pertama, UU ini menegaskan tanggung jawab utama dari Pemerintah Rakyat Pusat untuk urusan keamanan nasional yang berkaitan dengan Hong Kong. Tugas ini berdasarkan pada Konstitusi untuk menjaga keamanan nasional.

Kedua, menguraikan empat jenis kegiatan kriminal yang membahayakan keamanan nasional dan harus dicegah, ditekan dan dihukum. Keempat hal tersebut yaitu pemisahan diri, subversi, kegiatan teroris, dan kolusi dengan negara asing atau dengan unsur-unsur eksternal.

Ketiga, UU ini menegaskan bagi Kantor Penjaga Keamanan Nasional sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat Rakyat di Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional. Kantor, bersama-sama dengan badan-badan negara terkait lainnya, akan menjalankan yurisdiksi dengan mengikuti prosedur hukum secara ketat.

Selanjutnya, perihal penjelasan tentang proses legislatif. Undang-undang ini sepenuhnya mencerminkan kehendak bersama semua orang Tiongkok, termasuk rekan senegaranya di Hong Kong, dan menikmati konsensus luas dan permohonan yang kuat untuk legislasi di antara masyarakat.

Pendekatan dua langkah diambil, yaitu, keputusan dan undang-undang. Selama proses penyusunan dan peninjauan, pendapat orang-orang dari semua lapisan masyarakat didengar dengan berbagai cara dan melalui berbagai saluran. 

Terutama dari Kepala Eksekutif Hong Kong, pejabat lain dari Hong Kong, Presiden Dewan Legislatif, anggota Komite Hukum Dasar, deputi Hong Kong untuk Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会) dan Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (中国人民政治协商会议), ahli hukum, profesional media, dll. 

Perbedaan dalam sistem hukum dan peradilan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan sepenuhnya dipertimbangkan dalam beberapa revisi teks. (*)