Perlambatan ekonomi, PKC menerbitkan lebih banyak obligasi - Image from epochtimes.com
Beijing, Bolong.id - Dilansir dari epochtimes.com pada (10/11/2021), dalam lima tahun terakhir, pemerintah Tiongkok mengumpulkan miliaran dolar AS dengan menerbitkan obligasi di pasar internasional.
Kementerian Keuangan Tiongkok, mengumumkan akan menerbitkan 8 miliar yuan (sekitar Rp18 triliun) obligasi negara RMB di Hong Kong. Ini adalah tahap pertama dari total 20 miliar RMB (sekitar Rp22 trilliun) obligasi pemerintah yang diterbitkan di Hong Kong tahun ini.
Shenzhen juga menerbitkan obligasi RMB luar negeri di Hong Kong, menjadi pemerintah daerah pertama yang menerbitkan obligasi RMB luar negeri.
Media resmi Tiongkok, "Global Times" menyatakan bahwa pemerintah Beijing berharap bahwa penerbitan obligasi ini dapat mempromosikan internasionalisasi renminbi.
Namun sejauh ini, renminbi telah membuat sedikit kemajuan untuk menjadi mata uang global, hanya menyumbang 1,88% dari total pembayaran global dan 1,95% dari cadangan devisa bank asing. Selain itu, renminbi menempati urutan kesembilan di antara mata uang yang paling umum digunakan di dunia.
Menurut Global Times, obligasi ini "menunjukkan kepercayaan dan tekad Tiongkok untuk terbuka." Meskipun Undang-Undang Keamanan Nasional telah mengancam status Hong Kong sebagai pusat keuangan global, PKC masih berharap bahwa penerbitan obligasi dapat mempertahankan status Hong Kong sebagai pasar RMB lepas pantai dan pusat keuangan internasional.
Penerbitan obligasi internasional Tiongkok membantu mengukur persepsi global tentang kesehatan secara keseluruhan dan lintasan pembangunan ekonomi Tiongkok. Pada kuartal ketiga, ekonomi Tiongkok tumbuh hanya 4,9%, lebih rendah dari 7,9% pada kuartal sebelumnya.
Sejumlah masalah menyeret ekonomi Tiongkok, termasuk kekurangan listrik dan gangguan rantai pasokan, serta peningkatan tinjauan peraturan industri teknologi, keuangan, dan real estat. Pertanda buruk lainnya adalah pendapatan fiskal Tiongkok pada September turun 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI), yang mengukur arah keseluruhan industri manufaktur, terus menurun. Di bawah 50 berarti industri menyusut. Pada bulan September, PMI Tiongkok adalah 49,6. Sejauh ini, PMI pada bulan November adalah 49,2.
Hambatan lain terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah risiko gagal bayar profil tinggi yang terkait dengan perusahaan real estat China Evergrande Group, yang telah menyebabkan penurunan kepercayaan di seluruh industri real estat dan menyebar ke aktivitas terkait real estat. Produksi semen dan baja mengalami kontraksi besar, demikian juga penjualan real estat dan kontrak perumahan baru. Investasi real estat telah jatuh, dan nilai real estat di sebagian besar kota besar di Tiongkok juga telah turun.
Banyak analis ekonomi Tiongkok telah menurunkan ekspektasi mereka untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Misalnya, Oxford Economics menurunkan perkiraan pertumbuhan kuartal keempat dari 5% menjadi 3,6%, dan menurunkan perkiraan pertumbuhan PDB untuk 2021 dari 5,8% menjadi 5,4%. Pandangan masyarakat internasional terhadap ekonomi Tiongkok ke depan cenderung negatif, dan harga credit default swap (CDS) yang melindungi investor dari default utang USD pemerintah China telah mencapai level tertinggi sejak lockdown COVID-19 pada April 2020.
Credit default swap (CDS) adalah produk atau kontrak derivatif kredit yang paling umum di pasar obligasi.Dengan membeli kontrak CDS dari investor lain, investor "mengubah" atau mengimbangi risiko kredit dari default obligasinya. CDS dapat melibatkan obligasi pemerintah daerah atau obligasi korporasi, serta sekuritas utang lainnya, seperti obligasi pasar berkembang atau sekuritas berbasis hipotek. Jumlah yang dibayarkan untuk CDS berhubungan langsung dengan kemungkinan gagal bayar obligasi.
Fakta bahwa biaya CDS obligasi pemerintah PKC telah meningkat menunjukkan bahwa pasar tidak begitu yakin dengan kemampuan China untuk membayar bunga dan pokok tepat waktu. Biaya CDS dari utang pemerintah PKC telah meningkat sebesar 0,57 poin persentase.
Industri real estate, yang umumnya mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok, telah terkena default dan meningkatkan risiko default. Dua pertiga perusahaan real estate besar Tiongkok menginjak "garis merah" kebijakan utang Tiongkok, yang melarang perusahaan mempertahankan kewajiban lebih tinggi dari aset, pinjaman lebih tinggi dari nilai saham biasa, atau utang jangka pendek lebih tinggi dari kas saat ini.
Hilangnya kepercayaan pada industri real estat dapat berdampak buruk bagi pemerintah daerah, dan sekitar seperlima dari pendapatan pemerintah daerah bergantung pada penjualan tanah. (*)
Advertisement
