Sanksi Baru Amerika Terhadap China, Apa yang Bisa Biden Lakukan? - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Jakarta, Bolong.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan visa baru untuk anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan anggota keluarga mereka. Kebijakan baru ini akan memperburuk hubungan antara Washington dan Beijing.
Kebijakan baru yang segera berlaku tersebut akan membatasi durasi maksimum visa perjalanan menjadi satu bulan untuk anggota PKT dan keluarganya. Hal ini jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengizinkan anggota PKT memiliki visa pengunjung yang berlaku hingga 10 tahun, dilansir dari CGTN, Sabtu (5/12/2020).
Menurut Departemen Luar Negeri AS, kebijakan baru tersebut bertujuan untuk membatasi "pengaruh jahat" dari PKT dan melawan dugaan campur tangan asing. Namun, administrasi tidak pernah menunjukkan bukti substansial tentang "pengaruh" atau "campur tangan" oleh PKT di AS. Hal tersebut jelas ditujukan untuk menghambat hubungan kedua negara hingga Biden akan kesulitan menyelamatkan situasi.
Hubungan antara Washington dan Beijing selalu menjadi masalah yang rumit sejak mereka dinormalisasi pada tahun 1979. Namun, Trump terus memperburuk hubungan keduanya ke titik terendah. Sepanjang masa jabatannya, Trump terus menyalahkan Tiongkok atas penurunan manufaktur AS, yang merupakan poin kunci dalam apa yang disebut agenda "America First". Dia juga menyalahkan Tiongkok atas pandemi COVID-19 dan lonjakan kasus di AS, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintahnya gagal dan masih bertindak tidak benar.
Dengan menargetkan PKT, Trump sekarang mempersulit Biden untuk keluar dari masalah politik antara AS dan Tiongkok. Sementara politik mungkin adalah faktor utama yang mengikat tangan Biden, Trump juga tidak pernah berharap untuk meningkatkan hubungan dengan Tiongkok ke level tertinggi baru.
Sementara itu, kebijakan baru Trump untuk visa PKT akan berpotensi membatasi perjalanan sekitar 270 juta warga Tiongkok ke AS. Berdasarkan perkiraan pemerintah AS, akan sulit bagi AS untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi anggota PKT atau memiliki kerabat di partai selain dari pejabat tingkat tinggi. Hal ini akan memberikan keleluasaan yang serius kepada pemerintahan Biden untuk menegakkan atau tidak menegakkan peraturan tersebut. (*)
Advertisement