Anggota Parlemen AS Ajukan Pertanyaan Seputar Kesepakatan Oracle-Tiongkok - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Washington, Bolong.id - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari kedua partai besar menyuarakan keraguan tentang kesepakatan yang diusulkan antara Oracle dan Bytedance Tiongkok.
Trump telah menjelaskan bahwa dia ingin melihat penjualan langsung TikTok ke perusahaan AS, menimbulkan pertanyaan tentang persetujuan kesepakatan di tengah kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok, dilansir dari Reuters, Rabu (16/9/2020).
Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan Agustus lalu yang akan melarang TikTok di Amerika Serikat paling cepat 20 September 2020 jika ByteDance tidak mematuhi perintah penjualan.
Dalam sebuah surat kepada Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang memimpin panel keamanan nasional dalam meninjau kesepakatan tersebut, Senator Republik Josh Hawley pada hari Senin (14/9/2020) meminta kesepakatan tersebut untuk ditolak.
“Kemitraan berkelanjutan yang memungkinkan untuk apa pun selain emansipasi penuh perangkat lunak TikTok dari potensi kendali Partai Komunis Tiongkok sama sekali tidak dapat diterima, dan sama sekali tidak konsisten dengan Perintah Eksekutif Presiden," tulis Hawley.
Sementara itu, Senator Demokrat Richard Blumenthal berhenti menuntut kesepakatan tersebut dibatalkan tetapi mencari jaminan kunci. “Saya ingin komitmen yang spesifik dan tegas tentang bagaimana Oracle & ByteDance akan menjamin privasi pengguna, keamanan dunia maya, dan kebebasan berekspresi,” tulisnya dalam sebuah unggahan twitter.
Sementara pemerintahan Trump belum mengatakan apakah akan menyetujui kesepakatan itu, penasihat Gedung Putih Jared Kushner pada hari Selasa (15/9/2020) mengatakan Gedung Putih sedang meninjau tawaran Oracle, bahkan ketika anggota parlemen lainnya secara khusus membidik rekam jejak perusahaan itu sendiri.
"Menjadikan Oracle sebagai perantara tidak akan melindungi orang Amerika dari pengaruh pemerintah Tiongkok, dan yang lebih buruk lagi, Oracle memiliki catatan buruk dalam menjual data pribadi orang Amerika kepada siapa pun yang memiliki kartu kredit," kata Senator Demokrat Ron Wyden dalam sebuah pernyataan.
Pada 2015, Oracle menghadapi kasus yang dilayangkan oleh Komisi Perdagangan Federal bahwa mereka gagal memberitahu pelanggan tentang bahaya peretasan yang belum terselesaikan ketika merilis pembaruan keamanan untuk sekitar 850 juta komputer AS dengan perangkat lunak Java SE. (*)
Advertisement
