Lama Baca 3 Menit

Tiongkok Kini Tangguhkan 3 Perjanjian Ekstradisi

30 July 2020, 11:48 WIB

Tiongkok Kini Tangguhkan 3 Perjanjian Ekstradisi-Image-1

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Beijing, Bolong.id - Tiongkok pada Selasa (28/7/2020) mengumumkan penangguhan perjanjian ekstradisi Hong Kong dengan Kanada, Australia dan Inggris, sebagai langkah balasan menyusul keputusan serupa yang dibuat oleh negara-negara tersebut. 

"Tindakan yang salah dari Kanada, Australia dan Inggris untuk mempolitisasi kerjasama peradilan dengan Hong Kong telah secara serius merusak dasar kerjasama peradilan mereka," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin (汪文斌) pada konferensi pers reguler. 

Ia juga menambahkan, "Tiongkok telah memutuskan bahwa pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong akan menangguhkan perjanjian penyerahan buronan dan pelanggar (hukum) antara Hong Kong dengan Kanada, Australia dan Inggris, serta perjanjian tentang bantuan hukum dalam masalah pidana.”

Wang Wenbin (汪文斌) menilai ketiga negara tersebut telah menggunakan UU Keamanan Nasional Hong Kong sebagai alasan untuk secara sepihak menangguhkan perjanjian. Langkah seperti ini merupakan hambatan signifikan dalam urusan dalam negeri Tiongkok, Tiongkok tentu saja dengan tegas menentangnya. 

Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong juga menyatakan keberatan terhadap langkah tersebut pada hari Selasa (28/7/2020), menjelaskan bahwa hal itu merupakan manipulasi politik dan memiliki standar ganda, dilansir dari ecns.cn.

Pada hari Selasa (28/7/2020), Selandia Baru juga mengumumkan akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, menjadikannya anggota terbaru dari aliansi berbagi intelijen "Five Eyes" yang bertindak atas isu-isu terkait Hong Kong. Aliansi "Five Eyes" terdiri dari Australia, Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Sementara AS sebelumnya telah memutuskan untuk mencabut status perdagangan khusus Hong Kong.

Wang Wenbin (汪文斌) menegaskan bahwa Tiongkok menentang langkah yang diambil Selandia Baru dan memiliki hak untuk merespons. "Tiongkok mendesak Selandia Baru untuk segera memperbaiki kesalahannya, dan menghentikan semua bentuk campur tangan dalam urusan Hong Kong dan urusan internal Tiongkok lainnya untuk menghindari kerusakan hubungan bilateral," katanya. (*)