Mudik Lebaran - Image from nasional.kontan.co.id
Jakarta, Bolong.id - Dua tahun pemerintah Indonesia melarang warga mudik Lebaran akibat Covid-19. Kini dibolehkan. Maka, arus mudik Lebaran 2022 kembali seperti dulu.
Dilansir dari Shangbao Indonesia, menurut tradisi Indonesia, penduduk desa yang tinggal di kota akan kembali ke desa di hari Idul Fitri.
Presiden Indonesia, Jokowi sudah membolehkan masyarakat mudik di Lebaran 2022, dengan syarat tertentu, termasuk vaksinasi booster.
Presiden Jokowi juga memprediksi jumlah orang yang pulang kampung akan melonjak tahun ini, menjadi lebih dari 80 juta orang di seluruh tanah air, yang tentunya akan berdampak besar pada pelayanan dan keamanan.
Secara khusus, Presiden meminta departemen di bawahnya untuk melakukan pengaturan transportasi, keamanan, dan pelayanan penumpang pada jam-jam sibuk.
Presiden juga menegaskan pemilik harus mematuhi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai dan waktu libur bersama yang sama dengan pegawai negeri sipil.
Presiden Jokowi jelas memahami keinginan masyarakat untuk bisa berkumpul kembali dengan sanak saudara dan kerabat di desa dengan aman dan lancar.
Karena tingkat penularan covid-19 terus menurun, tamasya dan kerumunan orang tidak berbahaya seperti dalam dua tahun terakhir. Kita bahkan sudah memasuki periode pandemi yang tidak lagi menjadi pandemi.
Tahun ini banyak pihak yang mengira pemerintah masih akan melarang mudik, sehingga keputusan pemerintah tersebut di atas sama saja dengan melepaskan tekanan psikologis masyarakat selama dua tahun.
Presiden Jokowi telah memenangkan hati dan pikiran dengan meredakan tekanan yang menyesakkan selama dua tahun terakhir.
Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa Presiden sangat menyadari dampak positif kegiatan mudik terhadap perputaran ekonomi sangat besar. Jokowi ingin mendorong dan mendorong pemulihan ekonomi agar momentum Idul Fitri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Beberapa catatan menunjukkan bahwa kepulangan masyarakat ke kampung halaman telah membantu mendorong pembangunan ekonomi di semua sektor. Perhitungan ekonomi seputar Hari Raya bisa dilihat dalam beberapa hal yang semuanya berkembang.
Pertama adalah industri transportasi. Industri jasa transportasi merupakan salah satu sektor utama untuk mengetahui berapa banyak uang yang beredar selama mudik.
Kedua, pakaian. Tradisi mengutamakan pembelian pakaian anak saat Idul Fitri pasti akan mendorong peningkatan pesat arus modal di sektor pakaian.
Ketiga, makanan. Sementara harga kebutuhan pokok cenderung naik selama Ramadhan dan Idul Fitri, selera belanja untuk pulang tak terbendung.
Keempat, sektor telekomunikasi. Tautan komunikasi meningkat selama masa mudik, sehingga semua operator memiliki alasan untuk meningkatkan kapasitasnya agar komunikasi selama masa mudik tetap lancar.
Kelima, pariwisata. Selama libur panjang Idul Fitri, jumlah wisatawan dipastikan melonjak.
Data Bank Indonesia (BI) tahun 2018 menunjukkan uang kartal yang beredar selama libur Lebaran mencapai 188 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari timbunan dana yang disiapkan bank sentral untuk Lebaran, yang sekitar 41 triliun rupiah (22%) berasal dari Yajing dan sekitarnya (Jabodetabek).
Ini data dari tahun 2018, ketika jumlah orang yang pulang sekitar 20 juta hingga 25 juta. Saat ini, menurut proyeksi pemerintah, jumlah orang yang kembali akan tiga kali lipat. Oleh karena itu, bisa dibayangkan peredaran uang pada masa Idul Fitri tahun ini cukup besar.
Maklum, gelombang mudik di atas membawa manfaat bagi daerah berupa peningkatan belanja pengunjung. Uang mengalir di semua lapisan masyarakat, terutama dalam pekerjaan yang memenuhi kebutuhan dasar pelancong, seperti kendaraan dalam perjalanan pulang, bahan bakar, makanan dan fasilitas dalam perjalanan pulang, dan tempat untuk beristirahat.
Wisatawan di Jakarta dan kota-kota besar akan menyalurkan kembali dananya kepada warga sekitar dengan membeli produk kecil dan menengah, membantu kerabat dan lainnya. Kebijakan pemerintah untuk memperpanjang libur Idul Fitri akan meningkatkan belanja produk lokal, pariwisata, dan kebutuhan kuliner lokal.
Adanya pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum pada rute yang dilalui oleh para pelancong dapat memberikan rasa aman dan nyaman. (*)
Advertisement
