PBB Akan Mengadopsi Perjanjian Batas Plastik - Image from cctv.com
Jenewa, Bolong.id - Darat dan laut internasional kini dicemari limbah plastik. Jika dibiarkan bisa jadi bencana global.
Dilansir dari cctv.com pada Senin (28/2/2022), Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar meeting di Nairobi, Kenya, dari 28 Februari hingga 2 Maret. Ratusan negara ikut serta.
Agence France-Presse melaporkan pada tanggal 27 bahwa negosiator dari berbagai negara sedang menyelesaikan kerangka perjanjian, yang mereka katakan adalah perjanjian lingkungan dengan harapan tinggi sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2015.
"Ini akan menjadi momen penting dalam sejarah," kata Inge Annoson, direktur eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut laporan itu, pada konferensi lingkungan ini, para pemimpin dan departemen lingkungan diharapkan untuk membentuk komite negosiasi melalui pertemuan online dan membahas rincian perjanjian dalam dua tahun ke depan.
Lebih dari 50 negara, bisnis, kelompok lingkungan dan ilmuwan telah secara terbuka meminta pemerintah untuk memberlakukan peraturan industri yang lebih ketat untuk mengekang polusi plastik.
Dipercaya secara luas bahwa tindakan independen oleh negara-negara tidak dapat menyelesaikan krisis plastik dan membutuhkan respons global yang terkoordinasi. Sejak 1950-an, plastik telah mencemari lebih cepat daripada bahan lainnya, jauh melampaui upaya lingkungan negara-negara.
Data yang relevan menunjukkan bahwa sekitar 300 juta ton sampah plastik diproduksi secara global setiap tahun, dan kurang dari 10% sampah yang didaur ulang, sebagian besar akan dibuang ke tempat pembuangan sampah atau laut.
Sampah plastik yang dibuang ke laut tidak hanya mencekik biota laut, tetapi juga mencemari garis pantai di seluruh dunia. Beberapa partikel plastik kecil kemudian memasuki rantai makanan dan akhirnya bisa dimakan oleh manusia.
"Krisis plastik tidak ada batasnya, sampahmu menjadi milikku, dan sampahku menjadi milikmu," kata Annoson.
Greenpeace, sebuah kelompok lingkungan internasional, telah memperingatkan bahwa perjanjian itu perlu memiliki target khusus dan mekanisme penegakan untuk memastikan akuntabilitas tindak lanjut.
"Saya pikir dunia siap untuk mengubah hubungan antara manusia dan plastik," kata Marco Lambertini, direktur jenderal WWF. (*)
