Zhao Lijian - Image from ECNS.cn
Beijing, Bolong.id - Berakhirnya embargo senjata Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan pembatasan perjalanan terhadap Iran mewujudkan posisi bersama komunitas internasional, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian, Senin.
Tiongkok siap untuk bekerja dengan semua pihak untuk mempromosikan kemajuan penyelesaian politik dan diplomatik dari masalah nuklir Iran, Zhao mengatakan pada jumpa pers reguler di Beijing. Demikian dilansir dari Xinhuanet, Senin (19/10/2020).
Zhao membuat pernyataan tersebut ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang pencabutan pembatasan senjata dan perjalanan yang diberlakukan terhadap Iran sebagaimana tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 mulai Minggu.
"Di bawah ketetapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, embargo senjata dan pembatasan perjalanan terhadap Iran berakhir pada Minggu," kata Zhao, seraya mencatat bahwa itu menandai selesainya tahap pertama implementasi Resolusi 2231.
"Ini momen penting dalam proses implementasi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tentang masalah nuklir Iran dan Resolusi 2231," kata Zhao.
Ia menambahkan, hal itu mencerminkan kesamaan posisi masyarakat internasional untuk menegakkan multilateralisme dan otoritas Dewan Keamanan PBB, serta untuk menjaga pencapaian yang ada terkait masalah nuklir Iran dan efektivitas JCPOA.
Dia mengatakan kepada pers bahwa Tiongkok siap untuk bekerja dengan semua pihak untuk terus mempertahankan implementasi tindak lanjut yang kuat dari JCPOA dan Resolusi 2231, memajukan penyelesaian politik dan diplomatik masalah nuklir Iran, dan menjaga sistem non-proliferasi nuklir internasional, perdamaian serta stabilitas di kawasan Timur Tengah dan Teluk.
Zhao mengatakan Resolusi Dewan Keamanan 2231 memiliki ketentuan yang jelas tentang pencabutan embargo senjata dan tindakan pembatasan lainnya terhadap Iran, yang harus dilaksanakan secara tepat.
"Tiongkok akan terus menangani perdagangan senjata secara hati-hati sesuai dengan kebijakannya tentang ekspor barang-barang militer dan kewajiban internasionalnya," tambahnya. (*)
