Beijing, Bolong.id – Dua cabang Pizza Hut di Beijing diselidiki, diduga menjual makanan basi yang dimasak lagi. Penyelidikan dimulai Rabu (20/7/2022).
Dilansir dari Globaltimes.com, Rabu (20/07/22), ini bukan kali pertama Pizza Hut tersangkut skandal makanan. Pada Maret 2022, salah satu gerainya di Beijing dihukum oleh biro pengawasan setempat, setelah diketahui, beberapa bahan yang digunakannya sudah kadaluarsa.
Petugas dari biro pengawasan pasar distrik Fengtai dan Haidian di Beijing mengunjungi dua toko tersebut pada hari Rabu, setelah laporan investigasi dari media lokal.
Media lokal mengatakan bahawa seorang wartawannya menerima banyak informasi dari karyawan Pizza Hut atas masalah keamanan makanannya sejak tahun lalu. Wartawan tersebut kemudian melamar pekerjaan di dua toko tersebut untuk melakukan penyelidikan rahasia dari akhir Juni hingga awal Juli.
Menurut penyelidikan, dua restoran Pizza Hut di Beijing - Hexie Square di Fengtai dan Weigongcun di Haidian - memiliki berbagai masalah keamanan pangan.
Saat bekerja, para wartawan menemukan bahwa merusak label pada tanggal kedaluwarsa makanan adalah sesuatu yang terjadi setiap hari. Karena "pekerjaan rahasia" dilakukan oleh staf manajemen restoran, sulit bagi karyawan biasa untuk campur tangan dengan cara apa pun.
Entah itu topping pizza steak, lobster atau sosis, nasi dan mie untuk nasi goreng dan pasta, atau bahkan teh dan lemon untuk minuman, tidak ada yang dibuang pada waktu yang ditentukan. Bahan-bahan ini masih disajikan kepada pelanggan setelah label tanggal kedaluwarsa diubah.
"Kami diperiksa hanya beberapa hari yang lalu, jadi tidak akan ada pemeriksaan lagi hari ini," kata seorang karyawan veteran kepada wartawan yang menyamar, mengatakan bahwa mengubah label kedaluwarsa makanan adalah aturan diam-diam di restoran.
Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa karyawan Pizza Hut di restoran Beijing menggunakan pengukur minyak sederhana untuk memeriksa kualitas minyak goreng dan mereka diharuskan untuk memeriksa minyak goreng setiap hari dan menggantinya jika ada kelainan, penyelidikan rahasia menemukan minyak digunakan untuk memasak di dapur selama hampir seminggu, sampai minyak yang semula bening berubah warna menjadi hampir seperti tinta.
Bahkan ketika nilai minyak yang terdeteksi ditemukan di atas batas, manajer restoran mengabaikannya dan meminta anggota staf untuk menyaring minyak dan menggunakannya lagi. Tidak sampai minyak telah digunakan selama 10 hari penuh bahwa manajemen restoran akan memberikan perintah untuk mengganti minyak.
Reporter itu kemudian mengambil sampel minyak yang digunakan di restoran Hexie Square milik Pizza Hut dan mengirimkannya ke lembaga pengujian makanan. Setelah pengujian, nilai asam minyak ini hampir dua kali lipat menjadi 9,6 mg/g, sedangkan negara menetapkan bahwa nilai asam minyak nabati tidak boleh melebihi 5 mg/g.
Biro Pengawasan Pasar Fengtai menemukan bahwa restoran Pizza Hut Hexie Square telah menggunakan makanan kadaluarsa dan memiliki sanitasi yang buruk. Biro pengawasan pasar telah mengorganisir perusahaan pengujian pihak ketiga untuk melakukan tes spot pada minyak goreng, sosis, lobster, dan bahan lainnya.
Keuntungan ilegal restoran disita dan didenda 50.000 yuan (sekitar Rp.110 Juta) pada bulan Maret oleh administrasi pengawasan pasar distrik karena menggunakan makanan kadaluwarsa.
Pizza Hut membuka restoran pertamanya di ibu kota Tiongkok, Beijing pada tahun 1990. Hingga akhir Maret 2022, Pizza Hut telah membuka lebih dari 2.600 restoran di lebih dari 600 kota di daratan Tiongkok.
Pizza Hut dan merek rantai makanan cepat saji populer lainnya, Kentucky Fried Chicken (KFC), dimiliki oleh Yum Tiongkok Holdings, yang dulunya merupakan bagian dari perusahaan makanan cepat saji Yum! Merek pada tahun 2016. Perusahaan menyatakan di situs webnya bahwa "keamanan dan kualitas pangan adalah prioritas utama Yum Tiongkok."
Skandal itu kembali membunyikan alarm bagi pengawasan keamanan pangan negara itu, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli bahwa meskipun undang-undang keamanan pangan Tiongkok memiliki aturan khusus tentang perolehan bahan baku, transportasi, pencegahan debu, pemrosesan, dan sebagainya, terutama untuk beberapa rantai restoran kelas atas, bukan berarti aturan itu bisa diterapkan di lapangan.
Liu Junhai, seorang profesor hukum di Universitas Renmin Tiongkok mengatakan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan secara setara, dan setiap hukuman administratif atau bahkan pidana terhadap perusahaan akan didasarkan pada hasil investigasi. (*)
Advertisement
