Banjir - Image from detik.net
Jakarta, Bolong.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius dalam program normalisasi sungai guna mencegah banjir. Diketahui, sejumlah titik di Jakarta pada Senin (8/2) kembali terendam banjr usai hujanyang mengguyur sejak Minggu malam.
"Memang ini harus keseriusan Pemda untuk menyelesaikan normalisasi. Karena memang sampai sekarang belum selesai, dan titik-titik banjir kemarin kan memang program yang sudah harus diselesaikan tapi belum selesai," kata Ida, Selasa (9/2).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, pada Senin kemarin terdapat 42 RW dan 150 RT yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, tercatat 1.029 jiwa mengungsi.
Ida melanjutkan, Pemprov DKI belum maksimal dalam upaya normalisasi sungai, khususnya terkait pembebasan lahan di bantaran-bantaran sungai. Menurut politikus PDIP itu, proses pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan Pemprov DKI dalam menormalisasi sungai tahun lalu.
Ia menjelaskan, program normalisasi sungai dan pembebasan lahan di Jakarta sejatinya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Untuk tahun 2020 saja, Pemprov DKI mendapat pinjaman PEN sebesar Rp400 miliar hanya untuk penanganan banjir.
Namun, menurutnya, dana tersebut tidak terserap secara optimal. Ida mengaku bakal memanggil dinas-dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai hambatan mereka dalam menjalankan program tersebut di tahun 2020.
Sementara, untuk pelaksanaan pembebasan lahan pada tahun ini, menurut Ida, Pemprov DKI masih menunggu turunnya dana PEN dari pemerintah pusat.
"Karena pemda DKI menangani atau membuat waduk, embung, normalisasi, semuanya menggunakan anggaran PEN. Bicara anggaran PEN, berarti tunggu uang dari pemerintah pusat turun dulu," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida mengatakan, Pemprov DKI juga harus segera mengambil sikap terkait pembebasan lahan di bantaran sungai. Menurutnya, warga yang masih tinggal di lokasi tersebut harus segera dipindahkan ke rumah susun gratis.
"Logikanya, kenapa mereka tinggal di bantaran kali, kita mesti lihat ekonomi mereka. Kalau diberi rusun tanpa bayar, saya yakin mereka akan mau tinggal di rusun," jelas Ida. (*)
Advertisement
