Mengapa Sekarang Pejabat AS Memanggil Xi Jinping ‘Sekjen’ bukan ‘Presiden’ Tiongkok?

Xi Jinping (习近平) - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Tiongkok, Bolong.id – Dilansir South China Morning Post, bagi para pejabat AS terutama Mike Pompeo, Xi Jinping (习近平) sekarang bukan lagi “presiden Tiongkok” tetapi “sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT)”.

Menurt analis,  ini adalah sebuah tanda mengenai upaya pemerintah AS untuk mendelegitimasi pemerintahan Xi Jinping (习近平), membuat sekat antara partai dan rakyat, juga membangkitkan konotasi dengan era Perang Dingin. 

Perlu diketahui, Xi Jinping (习近平) memegang tiga gelar resmi, yakni kepala negara (国家主席), ketua komisi militer pusat, dan sekretaris jenderal PKT. Meskipun tidak ada yang menerjemahkan dengan “presiden” secara langsung  dan terlepas dari kenyataan bahwa surat resmi Tiongkok dan laporan media pemerintah hampir selalu mengarah dengan gelar Xi Jinping (习近平)  di partainya, dunia tetap menyebutnya dengan “presiden”.

Mike Pompeo, Kamis (23/7/20) lalu menyebut “sekretaris jenderal” pada deklarasinya, di saat pemerintah AS memerintahkan Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston. “Sekretaris Jenderal Xi Jinping (习近平) adalah orang yang benar-benar percaya pada ideologi totaliter yang bangkrut”, ujar Pompeo.

Mike Pompeo - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Tak hanya Pompeo, beberapa bulan terakhir, serangkaian pidato mengenai Tiongkok di AS juga menyebut Xi Jinping (习近平) dengan “sekretaris jenderal”. Seperti pidato Direktur FBI Christopher Wray, Jaksa Agung William Barr, dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien.

Menurut Alison Szalwinski, mantan wakil ketua penelitian di Biro Nasional Penelitian Asia dan seorang ahli kebijakan AS terhadap Tiongkok, pergeseran pemerintahan untuk menggunakan istilah “sekretaris jendreal” adalah bentuk kesengajaan. Pemerintah AS hanya ingin membuat perbedaan antara pemimpin pemerintahan yang representatif dan pemimpin yang otokratis dan otoriter.

Robin Cleveland, ketua ekonomi AS-Tiongkok dan Komisi Tinjauan Kemanan (USCC) mengatakan, “Sederhananya, dia (Xi Jinping 习近平) bukan presiden dalam arti demokrasi liberal, yaitu seorang presiden yang terpilih dan menikmati dukungan politik masyarakat sipil dan penduduk. Tapi dia adalah seorang diktator otoriter yang duduk di atas singgasana yang melayani diri sendiri.”

Singkatnya, beberapa hal seperti masalah etnis minoritas Xinjiang, hukum kemanan nasional Hong Kong, kampanye Xi Jinping (习近平) untuk memperkuat pengawasan partai atas semua elemen masyarakat sipil, termasuk media berita yang memicu persepsi AS mengenai aturan garis keras Xi Jinping (习近平).

Karena “partifikasi” terus berlanjut, demikian pula upaya administrasi Trump untuk menggambarkan kehendak PKT sebagai bagian yang terpisah dari - dan berlawanan dengan - kehendak rakyat Tiongkok, merupakan sebuah strategi yang menurut para analis untuk mengkategorikan Xi Jinping (习近平) sebagai kepala partai dan bukan kepala negara.

Donald Trump - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Meskipun Trump belum bergabung dengan jajaran pejabat yang menyebut Xi Jinping (习近平) dengan istilah “sekretaris jenderal”, ia telah berhenti menyebut Xi Jinping (习近平) sebagai “teman”. Trump pun baru-baru ini mengatakan, ia tidak tertarik untuk berbicara dengan rekannya dari Tiongkok. (*)