Trump Ingin AS Dapat Kompensasi dari Penjualan TikTok

Trump Ingin AS Dapat Kompensasi dari Penjualan TikTok - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Washington, Bolong.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bicara soal penjualan aset TikTok kepada pihak AS. Bahwa dia ingin kesepakatan yang memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat.

Berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One untuk menuju Kenosha, Trump berkata, “Saya sudah memberi tahu mereka, bahwa mereka memiliki waktu hingga 15 September untuk membuat kesepakatan... setelah itu kami menutupnya di negara ini.”

“Saya mengatakan Amerika Serikat harus diberi kompensasi, kompensasi yang baik, karena kami adalah orang-orang yang membuatnya mungkin, jadi kami harus diberi kompensasi. Jadi, Departemen Keuangan harus diberi kompensasi yang baik," tambahnya, dilansir dari New York Post, Rabu (2/9/2020).

Trump tidak merinci dia berharap untuk mendapat kompensasi sebagai bagian dari kesepakatan dari siapa, namun dilaporkan bahwa staf Gedung Putih sedang mencari cara untuk mengumpulkan dana dari biaya penyesuaian.

Presiden AS itu mengeluarkan perintah eksekutif pada pertengahan Agustus lalu yang memberi waktu selama 90 hari bagi ByteDance, perusahaan media Tiongkok dan perusahaan induk TikTok, mendivestasi operasi platform AS atau akan diblokir di AS.

Sejak itu, banyak tawaran potensial telah dibuat, termasuk tawaran bersama dari Microsoft dan Walmart, Oracle, dan aplikasi video pendek saingan TikTok, Triller.

Pada hari Jumat (28/8/2020), Triller mengklaim telah membuat tawaran USD20 miliar (sekitar Rp294,7 triliun) dengan Centricus Asset Management, meskipun ByteDance membantah sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan saingannya tersebut. Sementara tawaran bersama Microsoft dan Walmart pun dianggap sebagai pesaing utama.

Pemerintahan Trump telah mengkritik TikTok dalam setahun terakhir karena hubungannya dengan Partai Komunis Tiongkok, tuduhan penyensoran terhadap konten di Hong Kong, serta kekhawatiran berulang tentang data pengguna yang mungkin dibagikan dengan Beijing.