Isu Xinjiang, Kedubes China di Indonesia Angkat Bicara

Isu Xinjiang, Kedubes China di Indonesia Angkat Bicara - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Jakarta, Bolong.id - Beberapa hari yang lalu, Institut Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute; ASPI) merilis laporan tentang Xijiang bahwa beberapa tahun ini pemerintah Tiongkok menghancurkan banyak masjid di Xinjiang dan terus membangun "kamp-kamp penahanan". Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia pun menanggapi hal ini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan, Senin (28/9/2020).

“Laporan tersebut hanyalah rumor dan fitnah. Seperti yang diungkapkan oleh sumber-sumber di Australia, ASPI telah lama menerima dana dari pemerintah dan pengusaha senjata Amerika. Dengan dijiwai prasangka ideologis, institut ini sangat tertarik untuk mengarang dan menghebohkan berbagai masalah anti-Tiongkok sehingga telah menjadi kekuatan pelopor anti-Tiongkok yang tidak memiliki kredibilitas akademis sama sekali,” tulis pihak kedutaan pada laman resmi mereka, dilansir dari id.chineseembassy.org, Senin (28/9/2020).

Pihak kedutaan juga menyebutkan bahwa sebagai faktanya, kebebasan beragama dan hak-hak lain dari semua kelompok etnis Xinjiang, termasuk etnis Uighur, telah sepenuhnya dijamin dan dilindungi sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, dilaporkan bahwa ada lebih dari 24 ribu masjid di Xinjiang, jumlah ini sepuluh kali lipat lebih banyak daripada total masjid di Amerika Serikat (AS). Artinya, rata-rata setiap 530 Muslim di Xinjiang memiliki satu masjid sebagai tempat ibadah.

Di sisi lain, pihak kedutaan juga menegaskan bahwa tidak pernah ada "Kamp Penahanan" di Xinjiang. Menurut laporan media yang juga dibuktikan oleh warganet, menyebutkan bahwa situs yang diidentifikasi oleh ASPI sebenarnya adalah taman industri elektronik dan zona pemukiman berperingkat tinggi. Sehingga, laporan ini dianggap tidak memiliki kredibilitas sama sekali.

“Kami berharap media dan teman-teman berbagai kalangan masyarakat Indonesia dapat mencari tahu kebenaran, membedakan yang benar dari yang salah, dan bersama-sama menolak pernyataan yang tidak masuk asal dari institut anti-Tiongkok ini agar tidak disesatkan dan dimanipulasi,” tutup pernyataan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia tersebut. (*)