WHO Butuh Lebih dari 100 Miliar USD untuk Pastikan Akses Merata Vaksin COVID-19

irektur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Jenewa, Bolong.id - “Untuk vaksin saja, lebih dari 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1.474,75 triliun) akan dibutuhkan untuk memastikan semua orang di mana saja dapat mengakses alat untuk melawan wabah COVID-19 tersebut”, kata kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (10/8/2020).

Pada konferensi pers virtual dari Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, "Ini terdengar seperti banyak uang dan memang begitu. Tapi itu kecil dibandingkan dengan 10 triliun dolar (sekitar Rp1,47 juta triliun) yang telah diinvestasikan oleh negara-negara G20 dalam stimulus fiskal untuk menangani konsekuensi pandemi COVID-19 sejauh ini," dilansir dari laman ecns.cn.

G20 sendiri adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. Indonesia dan Tiongkok juga termasuk dalam anggota dari G20.

Tedros juga mengatakan kepada wartawan bahwa tiga bulan mendatang merupakan peluang penting untuk meningkatkan pekerjaan ACT-Accelerator, sebuah kolaborasi global yang disponsori WHO untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang adil ke tes, perawatan, dan vaksin COVID-19.

Namun, untuk memanfaatkan hal ini, Tedros juga menekankan bahwa "kami harus secara mendasar meningkatkan cara kami mendanai ACT-Accelerator dan memprioritaskan penggunaan alat baru."

Menurut ketua WHO tersebut, terdapat kesenjangan global yang sangat besar antara ambisi ACT-Accelerator dan jumlah dana yang telah dikomitmenkan. Saat ini, baru 10% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan janji ACT-Accelerator telah terkumpul.

Memperhatikan fakta bahwa hingga minggu ini kasus COVID-19 yang terdaftar di seluruh dunia hampir menyentuh angka 20 juta kasus dengan 750 ribu kematian, Tedros menekankan, "di balik statistik ini ada banyak rasa sakit dan penderitaan." Ia menambahkan, "Para pemimpin harus mengambil tindakan dan masyarakat perlu menerima langkah baru.”  (*)