AS dan Tiongkok Beri Komitmen dalam Perjanjian Dagang Fase 1

AS dan Tiongkok Beri Komitmen dalam Perjanjian Dagang Fase 1 - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Beijing, Bolong.id - Pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kesepakatan perdagangan fase 1.

Janji dan komitmen tersebut dibuat melalui panggilan telepon antara Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He (刘鹤). Ini merupakan dialog formal pertama mereka sejak awal Mei 2020 dan muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa kesepakatan tersebut mungkin dibatalkan karena konfrontasi antar kedua negara yang semakin meningkat.

"Kedua belah pihak melihat kemajuan dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan perjanjian," ungkap kantor Perwakilan Dagang AS dalam sebuah pernyataan setelah apa yang digambarkan sebagai "panggilan terjadwal dan teratur".

Panggilan itu awalnya diharapkan terjadi pada 15 Agustus 2020, enam bulan setelah kesepakatan perdagangan diluncurkan. Tetapi Presiden AS Donald Trump mengatakan pada pekan lalu bahwa dia telah menunda pembicaraan dengan Tiongkok karena "Saya tidak ingin berurusan dengan mereka sekarang," dilansir dari Reuters.

Hubungan bilateral Washington dan Beijing terus menegang atas berbagai masalah yang terus berkembang, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan di Hong Kong, klaim teritorial Tiongkok di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan, pandemi COVID-19, dan tuduhan AS atas ancaman keamanan nasional yang ditujukan pada perusahaan teknologi Tiongkok.

Kementerian perdagangan Tiongkok mengkonfirmasi bahwa kedua negara memiliki "dialog konstruktif" dan setuju untuk terus mendorong implementasi kesepakatan perdagangan fase 1.

Sementara Perwakilan Dagang AS mengatakan kedua belah pihak "membahas langkah-langkah yang telah diambil Tiongkok untuk melakukan perubahan struktural" pada berbagai masalah termasuk melindungi hak kekayaan intelektual, menghapus hambatan bagi perusahaan AS di sektor jasa keuangan dan pertanian, serta menghilangkan transfer teknologi paksa. (*)