Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
London, Bolong.id - Inggris mengumumkan pada hari Senin (20/7/2020) bahwa mereka akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Hal ini terjadi karena perselisihan yang terus terjadi dengan Tiongkok atas penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di bekas jajahan Inggris tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan kepada parlemen bahwa perjanjian ini akan segera ditangguhkan dan memperluas embargo senjata Tiongkok. "Kami tidak akan mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali peraturan itu, kecuali dan sampai ada perlindungan yang jelas dan kuat yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru," kata Raab dilansir dari Reuters.
Raab mengatakan, dia akan memperluas embargo senjata yang sudah lama ada di Tiongkok dengan menyertakan Hong Kong. Hal ini berarti tidak ada ekspor senjata atau amunisi dan larangan terhadap peralatan apa pun yang mungkin digunakan untuk represi internal, seperti belenggu dan granat asap.
Sementara itu, Australia dan Kanada menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga telah mengakhiri perlakuan ekonomi istimewa untuk Hong Kong. Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, telah memerintahkan peralatan dari Huawei Technologies (华为技术有限公司) untuk sepenuhnya dihapus dari jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027.
London telah kecewa dengan tindakan yang diberlakukan Tiongkok di Hong Kong dan persepsi bahwa Tiongkok tidak mengatakan seluruh kebenaran mengenai wabah COVID-19 yang telah menghantui seluruh dunia. Inggris mengatakan Undang-Undang Keamanan Baru melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen, yang telah membantu menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan terpenting di dunia sejak 1997. Raab juga didesak oleh sesama anggota parlemen untuk mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat Tiongkok yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
Meski mendapat banyak pertentangan, para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan bahwa undang-undang tersebut sangat penting diberlakukan untuk menutup celah keamanan nasional yang terungkap oleh protes pro-demokrasi dan anti-Tiongkok yang terjadi di Hong Kong. Tiongkok juga telah berulang kali mengatakan kepada kekuatan Barat untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Pada hari Minggu (19/7/2020), duta besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming (刘晓明), memperingatkan bahwa Tiongkok akan menunjukkan tanggapan keras jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif Inggris. (*)
Advertisement
