Aliansi Delapan Bangsa - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Washington, Bolong.id – Sejumlah legislator anti-Tiongkok dari delapan negara bergabung membentuk aliansi lintas parlemen yang disebut Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok (IPAC) pada Jumat lalu (5/6/2020). Aliansi anti-Tiongkok ini dibentuk guna melawan apa yang mereka katakan sebagai ancaman dari pengaruh Tiongkok pada perdagangan global, keamanan, dan hak asasi manusia.
Aliansi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan sejumlah negara besar, mulai dari asal-usul COVID-19, UU Keamanan Nasional Hong Kong, teknologi 5G, perusahaan teknologi Huawei, dan penahanan massal minoritas muslim di Xinjiang, serta upaya Amerika Serikat (AS) yang tengah berjuang menggalang aliansi anti-Tiongkok guna menghadapi pengaruh kekuatan ekonomi dan diplomatik Tiongkok yang semakin kuat.
Delapan negara yang tergabung dalam IPAC adalah AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, Kanada, Swedia, Norwegia, serta beberapa anggota parlemen Eropa. Ketua bersama dari kelompok yang baru diluncurkan itu adalah Senator Partai Republik AS, Marco Rubio; Senator Partai Demokrat, Bob Menendez; mantan Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani; anggota Parlemen Eropa, Miriam Lexmann; anggota parlemen terkemuka Inggris, Duncan Smith; Senator Australia, Kimberley Kitching; anggota Parlemen Kanada, Garnett Genuis; anggota Parlemen Jerman Michael Brand; anggota parlemen Lithuania Mantas Adomenas; anggota parlemen Belanda Arne Weverling, serta anggota parlemen Norwegia, Michael Tetzschner.
“Tiongkok, di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, merupakan tantangan global,” ujar Rubio dalam pesan video di twitter, yang kerap mengkritik Beijing dan pendukung undang-undang AS yang menargetkan Tiongkok atas tindakannya di Hong Kong. Sementara itu, anggota parlemen Inggris, Smith, dalam cuitannya di Twitter mengatakan, “Sudah tiba saatnya bagi negara-negara demokratis untuk bersatu dalam pertahanan bersama atas nilai-nilai kita bersama,” ungkapnya, seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/6/2020) kemarin.
Dalam pernyataan perdananya, IPAC menyatakan tujuannya sebagai koalisi internasional anggota parlemen untuk membangun tanggapan yang sesuai dan terkoordinasi serta membantu menyusun pendekatan proaktif dan strategis mengenai masalah yang berkaitan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Menurut situs web resmi IPAC, para anggotanya mengikuti dua prinsip, antara lain negara-negara demokratis harus menjaga integritas sistem politik mereka dan secara aktif berupaya mempertahankan pasar gagasan yang bebas dari distorsi. Adapun, prinsip lainnya yaitu tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berdasarkan aturan yang mendukung martabat manusia.*
Advertisement
