Daniel Suidani - Image from internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Malaita, Bolong.id - Provinsi Malaita di Kepulauan Solomon mengatakan akan melakukan referendum kemerdekaan setelah menolak keputusan Kepulauan Pasifik pada 2019 untuk memutuskan hubungannya dengan Taiwan dan membangun hubungan formal dengan Tiongkok.
Rumah bagi sekitar seperempat populasi Kepulauan Solomon, Malaita yang berpihak pada AS telah lama memiliki ambisi untuk membentuk negaranya sendiri. Meskipun suara kemerdekaan tidak mungkin diakui oleh pemerintah pusat yang berada di Honiara.
Perdana Menteri Malaita, Daniel Suidani mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (1/9/2020), Honiara telah memberikan tekanan terus menerus pada provinsi tersebut untuk menerima Tiongkok meskipun mengetahui Malaita tidak mengakuinya.
“Sudah saatnya masyarakat Malaita melihat apakah masih mau menjadi bagian dari negara yang kepemimpinannya menjadi diktator,” kata Suidani, dilansir dari Reuters (Rabu, 2/9/2020).
“Penentuan nasib sendiri adalah inti dari hak asasi manusia. Tidak ada kekuatan yang dapat secara tidak terbatas mencegah kelompok manapun untuk mewujudkan aspirasinya. Terlepas dari seberapa sulitnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.”
Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare tidak segera menjawab pertanyaan pada Rabu (2/9/2020).
Kepulauan Solomon, yang terletak di utara pantai timur Australia, adalah Kepulauan Pasifik yang secara strategis penting yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Beijing pada 2019 di tengah perselisihan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Malaita sejak itu membahas rencana dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam, sementara Tiongkok mengejar rencana pembangunan di pulau utama Guadalcanal di Solomon, tempat ibu kota berada.
Ketegangan antara Malaita dan ibu kota meningkat baru-baru ini ketika pengiriman bantuan medis dari Taiwan dalam perjalanan ke Malaita disita di Honiara, kata pemerintah provinsi Malaita dan Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada Reuters. (*)
Advertisement
