Kampanye jalanan untuk mendukung UU Keamanan Nasional Hong Kong - Image from CGTN
Tiongkok, Bolong.id - Dilansir CGTN, Menteri Luar Negeri Wang Yi (王毅) pada Selasa (28/7/2020) mengatakan, Inggris berisiko mengambil kebijakan buntu jika negara itu tunduk pada tekanan untuk menghentikan kemajuan hubungan dengan Beijing.
Wang membicarakan hal ini melalui telepon kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab. Wang mengatakan, kedua belah pihak "harus memperkuat komunikasi dan koordinasi, dan memikul tanggung jawab, dan kewajiban internasional mereka." Hal ini disebabkan karena Tiongkok selalu menjadi peluang daripada ancaman bagi Inggris.
Pembicaraan ini muncul akibat peningkatan ketegangan antara kedua negara setelah Inggris mengkritik UU Keamanan Nasional Hong Kong dan melarang Huawei beroperasi di jaringan telekomunikasi 5G yang baru.
Pengujian kecepatan ponsel Huawei 5G di London, Inggris - Image from CGTN
Hubungan Tiongkok-Inggris berada di persimpangan jalan dan kedua belah pihak harus tetap rasional dan matang, mematuhi norma-norma dasar hubungan internasional, menghormati kepentingan utama satu sama lain, dan mempertahankan fondasi politik hubungan bilateral, kata Wang.
Sementara itu, Raab mengatakan negaranya akan selalu menghargai Tiongkok.
Saat ini, hubungan Tiongkok-Inggris sedang menghadapi beberapa tantangan. Raab mengatakan agar kedua belah pihak untuk tetap dalam dialog dan komunikasi sehingga dapat menangani dan menyelesaikan perselisihan dengan benar.
Wang menegaskan kembali posisi Tiongkok dimana masalah-masalah Hong Kong adalah urusan internal Tiongkok dan mengatakan bahwa undang-undang baru itu dirancang untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran dengan menutup celah lama dalam hukum lokal. Campur tangan Inggris dalam situasi itu melanggar norma-norma internasional, katanya.
Wang mengatakan, perumusan dan implementasi UU Keamanan Nasional Tiongkok untuk Hong Kong bertujuan untuk meningkatkan supremasi hukum di Hong Kong, dan untuk memastikan pengembangan yang stabil dan berkelanjutan dari "Satu Negara, Dua Sistem," yang sepenuhnya sesuai dengan Konstitusi dan Hukum Dasar.
Mengenai masalah 5G, Wang mengkritik Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson karena melarang Huawei setelah awalnya berjanji bahwa perusahaan akan diizinkan untuk beroperasi. Inggris "mempolitisasi masalah bisnis dan mendiskriminasi perusahaan Tiongkok" dengan mengikuti panggilan dari AS untuk mengambil posisi lebih keras, kata Wang Yi kepada Raab. (*)
Advertisement
