Menteri keuangan Indonesia : Sri Mulyani - Image from Medcom.id
Bolong.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilakukan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Sebelumnya, lembaga itu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen.
Menurutnya, revisi outlook dari IMF sejatinya sah-sah saja, meski menurun. Sebab, proyeksi ini masih berasal dari faktor-faktor yang penuh ketidakpastian (uncertainty).
Dilansir dari medcom.id, "IMF merevisi ke bawah, ini buat kita, semua prediksi ini selalu subject to uncertainty, asumsinya macam-macam, vaksinasi, third waves, dan lainnya," ujar Ani dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (9/4).
Ia mengaku tak ingin ambil pusing dengan revisi proyeksi itu. Yang terpenting, katanya, pemerintah terus berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa menumbuhkan ekonomi nasional.
"Dari sisi policy yang bisa kita kontrol adalah melakukan adjustment. Makanya di 2021, kita melakukan banyak adjustment sesudah kita cukup berhasil untuk menahan kontraksi tidak terlalu dalam," ungkapnya.
Klaim keberhasilan ini, sambungnya, tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang 'cuma' terkontraksi 2,07 persen pada 2020.
"Kalau negara lain bisa minus 8-9 persen, kita (Indonesia) di minus 2 persen, dengan defisit fiskal yang relatif lebih kecil, yaitu 6 persen, negara lain double digit, 10 persen, 12 persen, bahkan 15 persen seperti Amerika Serikat," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menilai revisi proyeksi IMF wajar saja. Namun bank sentral nasional tetap optimis bahwa ekonomi tanah air bisa melaju lebih dari proyeksi itu.
"Kami optimis, BI memperkirakan tahun ini bisa tumbuh 4,3 persen sampai 5,3 persen, lebih optimis dari IMF," ungkap Perry.
Tak cuma ekonomi, BI juga optimis inflasi terjaga rendah di kisaran 3 persen plus minus 1 persen. Begitu juga dengan kecukupan likuiditas di dalam negeri sejalan dengan tingginya suntikan dari BI.
Untuk mempercepat perkembangan tersebut, Menkeu menyatakan pada tahun 2021 akan mengubah “rules of the game” seperti rencana vaksinasi, dukungan untuk melindungi dunia usaha dan perlindungan sosial, serta reformasi struktural melalui penerapan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus fokus pada kesehatan pada tahun 2021 terutama vaksin dan 3T (testing, tracking and treatment). Kemudian memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk membantu dunia usaha, ”kata Muliani.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
