Xinjiang: Sanksi AS Terhadap Pejabat Tiongkok Atas 'Kekerasan' Muslim



Kekerasan terhadap muslim di Tiongkok - Image from Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Xinjiang, Bolong.id - AS telah mengumumkan sanksi terhadap politisi Tiongkok yang mengatakan akan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Tiongkok dituduh melakukan penahanan massal, penganiayaan agama, dan sterilisasi paksa terhadap warga Uighur, dan lainnya.

Sanksi tersebut menargetkan kepentingan keuangan petinggi Partai Komunis regional Chen Quanguo yang terhubung dengan AS dan tiga pejabat lainnya. Namun, Tiongkok menyangkal adanya perlakuan salah terhadap Muslim di Xinjiang, bagian barat daya.

Sekitar satu juta orang ditempatkan di kamp selama beberapa tahun terakhir dengan "pelatihan kejuruan" untuk melawan radikalisme dan separatisme. 

Chen, yang duduk di Politbiro Partai Komunis Tiongkok merupakan pejabat Tiongkok berpangkat paling tinggi yang pernah terkena sanksi AS. Dia dipandang sebagai arsitek kebijakan Beijing terhadap minoritas dan sebelumnya bertanggung jawab di Tibet. Pejabat lain yang menjadi target adalah Wang Mingshan, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang; Zhu Hailun, seorang anggota partai senior di Xinjiang, dan mantan pejabat keamanan Huo Liujun.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS bertindak melawan "penyalahgunaan yang mengerikan dan sistematis" di wilayah tersebut.

Mike Pompeo mengatakan Beijing mencoba "menghapus budaya" - Image from Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

"Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan ketika PKC [Partai Komunis Tiongkok] melakukan pelanggaran HAM yang menargetkan warga Uighur, etnik Kazakh, dan anggota kelompok minoritas lainnya di Xinjiang," katanya dalam sebuah pernyataan.

Mike juga mengatakan AS akan menempatkan pula pembatasan visa tambahan pada pejabat Partai Komunis lain yang tidak disebutkan namanya yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran di Xinjiang. Anggota keluarga mereka mungkin juga tunduk pada batasan yang telah ditetapkan.

Ketegangan antara AS dan Tiongkok sudah tinggi karena pandemi COVID-19 dan keputusan Tiongkok untuk memperkenalkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang telah menghadapi kritik signifikan dari Barat. (*)