Paspor BNO - Image from Internet. Segala keluhan mengenai hak cipta dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id - Pemerintah Tiongkok tidak mengakui paspor British National Overseas (BNO) sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID mulai Minggu (31 Januari), dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Pemerintah HKSAR kemudian mengumumkan akan menindaklanjuti itu. Keputusan itu dibuat setelah pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mulai menerima aplikasi kewarganegaraan untuk penduduk Hong Kong yang memenuhi syarat BNO mulai hari Minggu.
Leung Chun-ying, wakil ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), mengatakan di media sosial bahwa tindakan Inggris itu membawa aib di kepalanya sendiri. Leung mengkritik pemerintah Inggris karena angan-angannya bahwa Tiongkok akan menerima rencana imigrasi BNO dan pemerintah Tiongkok akan bereaksi dengan lamban.
Tam Yiu-chung, anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), mengatakan bahwa Inggris telah melanggar kepercayaan dan keadilan serta melanggar perjanjian Sino-Inggris di Hong Kong, dan wajar jika pihak China mengambil tindakan balasan. .
Teresa Cheng, Sekretaris Kehakiman pemerintah HKSAR, mengatakan dalam blognya bahwa tidak ada klausul tunggal dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang mengatur hak atau kewajiban Inggris kepada Hong Kong setelah reunifikasi Hong Kong dengan tanah air.
Tiongkok dan Inggris menandatangani Deklarasi Bersama Sino-Inggris tentang Hong Kong pada tahun 1984. Cheng mengatakan bahwa setelah Hong Kong kembali ke Tiongkok, Inggris tidak berhak untuk mengklaim hak atau kewajiban baru apa pun kepada Hong Kong dengan mengutip Deklarasi Bersama Sino-Inggris. Inggris tidak memiliki kedaulatan, yurisdiksi atau hak "pengawasan" atas Hong Kong, kata Cheng.
Cheng mengatakan bahwa pada penandatanganan Deklarasi Bersama Sino-Inggris, juga terjadi pertukaran memorandum antara kedua belah pihak terkait masalah kewarganegaraan. Memorandum Inggris menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak akan memberikan hak tinggal di Inggris kepada pemegang paspor BNO yang merupakan warga negara Tiongkok di Hong Kong.
Cheng mengutip mantan pejabat Inggris yang mengatakan bahwa Inggris menganggap ketentuan yang terkandung dalam Memorandum Inggris memiliki efek mengikat. Jika pemegang paspor BNO diberi kewarganegaraan Inggris penuh secara otomatis, itu akan menjadi pelanggaran komitmen yang dibuat antara Tiongkok dan Inggris dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris. Lau Siu-kai, wakil ketua Asosiasi Studi Hong Kong dan Makau Tiongkok, mengatakan kebijakan terbaru Inggris melanggar perjanjian antara Tiongkok dan Inggris.
Wen Wei Po dari Hong Kong mengatakan dalam sebuah editorial pada hari Sabtu bahwa pihak Inggris menggunakan status orang Hong Kong yang masih memegang paspor BNO sebagai sensasi politik.
Ini bertujuan untuk mengacaukan Hong Kong dengan dalih memberikan jalan baru bagi orang Hong Kong untuk tinggal dan naturalisasi di Inggris.Editorial itu mengatakan bahwa Inggris secara sepihak mengubah konsensus antara kedua negara tentang BNO, mengkhianati kepercayaan dan mencampuri urusan dalam negeri Hong Kong.
Editorial Ming Pao pada hari Minggu juga menunjukkan bahwa Inggris menggambarkan "Rencana Imigrasi BNO" sebagai membantu rakyat Hong Kong. Terlepas dari keegoisan dan kalkulasi politik di baliknya, rencana itu sendiri pasti akan memiliki efek memecah belah di Hong Kong. Langkah pihak Inggris jelas melanggar janjinya. China tidak lagi mengakui BNO sebagai dokumen perjalanan diyakini hanya sebagai langkah pertama dalam penanggulangan, kata editorial itu.
Sing Tao Daily menerbitkan editorial yang mengatakan bahwa tindakan Inggris tidak hanya mengkhianati integritas internasional, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk menyerang China dan merebut keuntungan. Tindakan penanggulangan China sepenuhnya sejalan dengan prinsip dan alasan hukum. (*)
Matsnaa Chumairo/Penerjemah
Advertisement