BRI-RCEP - Image from globaltimes.cn
Bolong.id - Lembaga penelitian AS, AidData baru-baru ini mengeluarkan laporan yang mengklaim bahwa dalam satu tahun rata-rata di era Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok menghabiskan $85 miliar (Rp 1.219.372) untuk program pembangunan luar negeri.
Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam "utang tersembunyi" di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan tersebut juga mencantumkan berbagai masalah lain yang diduga disebabkan oleh BRI, seperti "pelanggaran hak-hak buruh" dan "masalah lingkungan."
Dilansir dalam globaltimes.cn pada (29/11/2021) Melihat isi laporannya lebih lanjut, menunjukkan bahwa itu adalah “lubang penuh dan kesalahan” seperti data yang terdistorsi (rusak yang dapat menghalang tujuannya), konsep yang membingungkan, salah tafsir, dan asumsi yang tidak berdasar, menyimpang dari netralitas akademik dan kekakuan yang harus dipatuhi oleh lembaga think tank.
Laporan tersebut secara keliru memasukkan komponen yang cukup besar berdasarkan dana tidak resmi seperti investasi komersial, pembiayaan, kegiatan nirlaba ke dalam lingkup bantuan luar negeri Tiongkok, dan melebih-lebihkan proporsi data yang relevan.
Mengabaikan kemungkinan penghitungan ganda antara output modal bank terkait dan perusahaan lain. Laporan tersebut menganggap pinjaman komersial yang diberikan oleh bank komersial milik negara sebagai pengeluaran pemerintah.
Lebih tidak masuk akal, laporan tersebut mencakup kerja sama militer seperti penyediaan dana operasi pemeliharaan perdamaian Tiongkok untuk PBB, serta investasi asing oleh perusahaan swasta seperti Huawei, dalam lingkup keuangan pembangunan resmi.
Interpretasi laporan terhadap data juga mengandung prasangka yang serius. Laporan tersebut mengklaim bahwa sebagian besar datanya bersumber dari Tiongkok secara resmi, tetapi sebenarnya menutup mata terhadap sumber data resmi dari Tiongkok.
Laporan tersebut mengklaim bahwa pembiayaan pembangunan Tiongkok sebagian besar diinvestasikan di negara-negara yang kaya akan sumber daya, dan tujuannya adalah untuk mengambil sumber daya.
Tetapi kenyataannya adalah sebagian besar bantuan luar negeri Tiongkok mengalir ke negara-negara yang kurang berkembang, dan banyak negara penerima BRI adalah yang memiliki sumber daya dan ekonomi dibawah rata-rata.
Laporan tersebut mengaitkan aliran dana Tiongkok ke negara-negara dengan masalah korupsi serius seperti yang tercantum dalam Indeks Tata Kelola Dunia, menuduh Tiongkok mendukung korupsi. Kesimpulan ini juga tidak dapat dipertahankan.
Kerjasama BRI Tiongkok menganut prinsip konsultasi ekstensif, kontribusi bersama dan manfaat bersama. Program ini berkomitmen pada konsep keterbukaan, kehijauan dan integritas. Baik itu kerjasama BRI atau proyek tertentu, semua pihak berpartisipasi secara terbuka dan transparan, serta tidak menoleransi korupsi.
Tiongkok tidak pernah memberikan syarat apapun untuk kerjasama internasionalnya, dan hanya didasarkan pada kemauan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Tiongkok dapat mendukung mendukung negara-negara berkembang lainnya melalui bantuan proyek dan bantuan materi.
Terutama untuk tujuan menghindari kemungkinan perilaku korupsi. Sebaliknya, banyak dana bantuan yang dipimpin oleh negara-negara Barat dikuasai oleh para elit di negara penerima, yang tidak hanya meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial negara penerima, tetapi juga dapat menumbuhkan korupsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kerangka kerja BRI, kerjasama pembangunan internasional Tiongkok menjadi lebih efektif. Tiongkok selalu berpegang pada prinsip kerja sama Selatan.
Pembiayaan pembangunan Tiongkok ke negara-negara berkembang lainnya tidak hanya membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan jangka panjang, tetapi juga menyediakan produk publik untuk pembangunan lokal. Tiongkok memberikan pinjaman komersial dengan tingkat bunga yang relatif rendah yang sudah berlangsung selama 20 tahun atau lebih.
Data AidData selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa bantuan Tiongkok memiliki peran positif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi lokal dan secara signifikan telah mengurangi ketimpangan pembangunan di negara-negara Afrika.
Rata-rata, untuk setiap dua kali lipat bantuan Tiongkok, ekonomi negara penerima akan tumbuh sebesar 0,4 persen. Dalam hal ini, meskipun bantuan Tiongkok kepada masyarakat internasional mungkin tidak melebihi jumlah yang diberikan oleh negara-negara G7, namun sebenarnya pengaruh bantuan dari Tiongkok mungkin akan jauh lebih kuat.
AS tidak mau mendukung kepentingan publik untuk negara-negara berkembang, juga tidak ingin melihat Tiongkok memainkan peran yang semakin besar dalam pembangunan global.
Dengan meramu teori-teori seperti “jebakan utang”, “penjarahan sumber daya”, dan “polusi”, AS hanya berusaha memfitnah kerja sama Tiongkok dengan negara lain, dan berusaha merusak reputasi internasional, serta menghalangi kerja sama Tiongkok dengan negara lain, dalam rangka mempertahankan hegemoni AS.
Sejak didirikan pada tahun 2013, AidData pernah menerima dana dari Badan Pembangunan Internasional AS pada tahun 2017. Dibandingkan dengan laporan sebelumnya, laporan ini dengan jelas menggemakan kebijakan pemerintah AS yang sangat bias terhadap Tiongkok.
Publikasi data terbaru di masa mendatang sangat dinanti, tetapi data yang dilebih-lebihkan dan metode yang disalahartikan sangat dapat mengecewakan. Apakah ini karena kesalahpahaman teknis atau kesalahpahaman yang disengaja ? hal ini masih tetap menjadi misteri.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
