Tiktok & WeChat - Image from People's Daily
Washington, Bolong.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda larangan penggunaan aplikasi Tiongkok, WeChat, dinilai pengamat sebagai tanda positif, pemulihan hubungan Tiongkok-AS. Demikian dialnsir dari People Daily (13/02/21)..
"Pidato publik baru-baru ini oleh Biden dan percakapan telepon antara presiden Tiongkok dan AS pada hari Kamis telah menunjukkan tanda-tanda positif dari pemisahan antara kedua negara. Penangguhan tersebut mencerminkan filosofi pemerintahan pemerintahan Biden serta penyangkalan 'warisan politik' Trump," sebut Hu Qimu, kepala peneliti di Institut Riset Ekonomi Sinosteel pada Global Times pada Jumat (12/2/2021).
Li Haidong, profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok di Beijing pun turut mengatakan, "penangguhan proses peradilan menunjukkan bahwa pemerintahan Biden mengevaluasi kembali dan mempertimbangkan kembali kebijakan Tiongkok, meskipun suasana "persaingan" sudah ditetapkan."
"Masih harus dilihat apakah larangan itu akan dicabut, atau dilanjutkan - yang akan mencerminkan taktik konkret yang akan diterapkan pemerintahan Biden untuk bersaing dengan China", sambung Li.
"Saat Administrasi Biden dimulai, Departemen Perdagangan telah memulai peninjauan atas tindakan lembaga tertentu yang baru-baru ini muncul, termasuk larangan Sekretaris terkait aplikasi seluler WeChat yang dipermasalahkan dalam banding ini," menurut sebuah laporan pengajuan oleh Kehakiman AS.
Pengajuan tersebut menambahkan bahwa pemerintahan Biden "tetap berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional yang kuat serta memastikan kelangsungan ekonomi AS dan menjaga hak individu serta privasi data."
Adapun selain menunda proses pelarangan WeChat pada Kamis (11/2/2021), pemerintahan Biden sebelumnya juga menunda pelarangan TikTok pada Rabu (10/2/2021) dalam pengadilan yang berbeda. Pada tanggal 26 Januari, sebuah aturan yang mengharuskan institusi pendidikan di As untuk mempublikasikan kerja sama mereka dengan Institut Konfusius China juga dihentikan.
Akan tetapi, para pengamat juga memperingatkan bahwa masih terlalu dini bagi China untuk melonggarkan kewaspadaan terkait isu ini dan perusahaan teknologi China harus selalu siap menghadapi potensi risiko politik dan tindakan keras.
Berkenaan dengan ini, Wang Peng, asisten profesor di Gaoling School of Artificial Intelligence Renmin University of China menjelaskan, meski tindakan ini adalah sinyal yang sangat positif untuk hubungan bilateral dan perdagangan, namun Biden saat ini melihat China sebagai 'pesaing paling serius' AS. Sehingga, tidak seharusnya China mengharapkan AS untuk memberikan China lingkungan pembangunan yang mudah di masa depan, baik terkait penelitian dan pengembangan maupun rantai pasokan global.
Karenanya, menurut Wang, meski ini adalah "peluang strategis" yang sangat langka bagi perusahaan teknologi tinggi China di AS, perusahaan China tetap harus berpandangan ke depan karena masih terlalu dini untuk merayakan larangan dan pembatasan AS yang dikurangi atau tertunda. Tidak hanya risiko politik, isu keamanan, bisnis, dan perkembangan sosial lokal harus dipertimbangkan.
Wang menambahkan, perusahaan China tersebut harus kreatif, masuk akal, dan patuh jika ingin melindungi hak dan kepentingan mereka secara sah, baik melalui hukum maupun cara non-pemerintah, seperti lobi bersama dengan komunitas lokal yang memiliki kepentingan yang beririsan. (*)
Alifa Asnia/Penerjemah
Esy Gracia/Penulis
BACA JUGA
Advertisement
