Beijing, Bolong.id - Pemerintah Tiongkok siap bekerjasama dengan anggota G20 dalam reformasi WTO (World Trade Organization) untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dilansir dari Global Times, Minggu (25/9/22), Wang Shouwen, Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, melalui video menyatakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 yang diadakan di Indonesia dari Kamis (23/9) hingga Jumat (24/9). Demikian situs web Kementerian Perdagangan RI, Sabtu (24/9).
Ketika WTO menghadapi serangan dari meningkatnya gerakan anti-globalisasi dan proteksionis dari negara-negara tertentu, terutama AS, Tiongkok terus-menerus menyerukan kerja sama global dalam mereformasi WTO untuk memberi manfaat bagi semua anggota, menjunjung tinggi sistem perdagangan multilateral, dan mendorong keterbukaan ekonomi dunia.
Sejak 2019, di bawah mantan presiden AS Donald Trump, AS telah melumpuhkan pengadilan banding WTO, badan penting yang menyelesaikan perselisihan perdagangan di antara anggota.
AS juga telah mengobarkan perang perdagangan dan ekonomi terhadap negara-negara lain di luar perhitungan geopolitik, yang secara serius mengganggu tatanan perdagangan global.
Sebaliknya, dengan berpegang pada konsep pembangunan barunya, Tiongkok tetap berkomitmen untuk mendorong kemitraan pembangunan hijau, melaksanakan kerja sama investasi internasional, dan mendorong pembangunan hijau dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, kata Wang.
Untuk membangun komunitas kesehatan global untuk semua, Tiongkok telah bekerja sama dengan lebih dari 120 negara dan wilayah terkait vaksin, kata Wang, seraya mencatat bahwa ia berharap G20 akan memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pengembangan kesehatan masyarakat global.
Di tengah upaya untuk mendorong digitalisasi industri dan industrialisasi digital, Tiongkok memajukan prosesnya untuk bergabung dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital dan memperkuat kerja sama internasional di bidang ekonomi digital, menurut wakil menteri.
Wang meminta semua anggota G20 untuk menentang unilateralisme dan proteksionisme, dan menghindari mengadopsi kebijakan dan tindakan diskriminatif yang dapat mendistorsi investasi global, rantai industri, dan rantai pasokan. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
