Aturan Ekspor Teknologi Baru Tiongkok, CEO ByteDance Pertimbangkan Opsi TikTok

Zhang Yiming (张一鸣), CEO ByteDance - Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Tiongkok, Bolong.id - Ketika Donald Trump mengancam untuk larang operasi TikTok di AS, opsi yang dapat dipilih perusahaan induk TikTok,  China ByteDance Ltd. tampaknya terbatas pada USD20 miliar atau sekitar Rp296 triliun hingga USD30 miliar atau sekitar Rp445 triliun untuk penjualan TikTok di AS. Sebab jika tidak, ByteDance terpaksa pergi dengan tangan kosong.

Namun, setelah Tiongkok mengisyaratkan akan terlibat dalam persetujuan kesepakatan apa pun, pemilik ByteDance Zhang Yiming (张一鸣) sedang mempertimbangkan kembali pilihannya dan menimbang implikasi dari keterlibatan Beijing, dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/9/20).

Tim pengatur dan negosiator ByteDance sedang membahas apakah masih mungkin untuk membuat penjualan yang dapat memenangkan persetujuan dari kedua pemerintah (Tiongkok dan AS), pengakuisisi, investor ventura, dan ByteDance sendiri.

Di sisi lain, Microsoft sedang melanjutkan penawarannya dengan Walmart Inc., sementara Oracle telah memenangkan dukungan dari pendukung ventura, seperti Sequoia Capital, dalam hal akuisisi mereka terhadap TikTok AS. 

Tetapi, masuknya kebijakan Beijing pada menit-menit terakhir ke dalam proses tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa Zhang Yiming (张一鸣) akan mempertahankan operasinya di AS.

“Sejak awal, Zhang Yiming ( 张一鸣) ingin membangun perusahaan global. Tanpa pasar AS, dia tidak dapat memenuhi ambisinya. Dia seorang pengusaha yang maverick (memiliki sudut pandang yang tak biasa), dan sangat berpikiran independen. Dia mungkin saja memutuskan untuk tidak melakukan kesepakatan sama sekali,” kata Rebecca Fannin, penulis Tech Titans of China, dan pendiri Silicon Dragon Ventures. 

Selain itu, mungkin saja Zhang Yiming (张一鸣) akan melanjutkan penjualan TikTok. Namun, mungkin ia juga menegosiasikan kesepakatan dengan pengakuisisi, kemudian tidak menyelesaikan transaksi karena tuntutan pemerintah. (*)