Carrie Lam - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id - Pada jumpa pers hari Selasa (22/06.2020) lalu, Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong (香港特别行政区), Carrie Lam (林鄭月娥), mengatakan bahwa Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong akan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan pers dan pidato di Hong Kong. Badan legislatif keamanan untuk Hong Kong juga tidak akan merusak independensi peradilan dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong.
Carrie Lam (林鄭月娥) mengatakan, dia yakin rincian RUU yang dirilis pada Sabtu (20/06/2020) kemarin, setelah ditinjau pada sesi ke-19 dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13, telah meredakan kekhawatiran publik tentang Undang-undang Keamanan Nasional dan menekankan bahwa sebagian besar tanggung jawab dalam mengimplementasikan Undang-undang Keamanan Nasional tersebut akan dipegang oleh Hong Kong. Dia juga mengecam mereka yang mempertanyakan apakah undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" dan Hukum Dasar.
Menurut rancangan tersebut, Pemerintah RRT akan memikul tanggung jawab urusan keamanan nasional, yang terkait dengan Hong Kong, lalu Hong Kong juga memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keamanan nasional. Penduduk Hong Kong juga harus memenuhi kewajibannya, jelas Carrie Lam (林鄭月娥), seperti dilansir dari CGTN. Karena prinsip "Satu Negara" adalah premis dan dasar untuk implementasi "Dua Sistem". Carrie Lam (林鄭月娥) menekankan, jika pondasi "Satu Negara" dirusak, maka prinsip "Dua Sistem" pun tidak dapat terealisasikan.
Carrie Lam (林鄭月娥) menambahkan, mereka yang percaya bahwa rancangan undang-undang tersebut melanggar prinsip "Satu Negara, Dua Sistem", sebenarnya justru menolak prinsip "Satu Negara" itu sendiri. Rancangan undang-undang tersebut memastikan bahwa prinsip-prinsip umum akan diterapkan pada penanganan kasus apapun, termasuk kasus anggapan tidak bersalah, bahaya ganda, dan jaminan hak terdakwa untuk membela dirinya.
Menanggapi kekhawatiran tentang bagaimana hakim akan dipilih untuk tangani kasus-kasus keamanan nasional, Carrie Lam (林鄭月娥) menjelaskan, bahwa dia tidak akan memilih sendiri hakimnya, tetapi akan menunjuk mereka berdasarkan rekomendasi dari badan peradilan yang berwenang. Ia juga mengatakan, independensi peradilan Hong Kong tidak akan terpengaruh, rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengesampingkan hakim asing yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional.
