Urumqi, Bolong.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengungkapkan laporan oleh Development Research Center of Xinjiang tentang pengawasan ketenagakerjaan etnis di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur Tiongkok barat laut didasarkan pada data dan fakta otentik.
Zhao Lijian, jubir Kemenlu Tiongkok, mengatakan pada jumpa pers reguler hari Jumat (23/10/2020) bahwa laporan tentang Pekerjaan Etnis Minoritas di Xinjiang disusun melalui kunjungan lapangan dan penyelidikan mendalam, sehingga menyajikan situasi kerja nyata bagi etnis minoritas di Xinjiang, dilansir dari Global Times, Sabtu (24/10/2020).
Selama briefing media, Zhao menyoroti beberapa kunci dari laporan tersebut, yakni di antara 1.509 pekerja di salah satu desa di Kashi, 1.288 bersedia pergi ke luar daerah setempat untuk mencari pekerjaan secara sukarela. Angka ini merupakan 85 persen dari total angkatan kerja tersebut. Selain itu, terdapat pula total 1.699 pekerja di tiga desa di Prefektur Hotan, dan 1.493 dari mereka bersedia meninggalkan desa mereka secara sukarela karena alasan pekerjaan, yang merupakan 88 persen dari total angkatan kerja.
"Ada lebih banyak contoh dalam laporan, tetapi saya tidak akan membahasnya. Laporan ini sangat kontras dengan beberapa lembaga pemikir anti-Tiongkok dan pemalsuan data para sarjana karena mereka dengan sengaja menyebarkan spekulasi jahat untuk menghasilkan data yang mereka sebut laporan Xinjiang. Ini juga merupakan tanggapan yang kuat atas apa yang disebut 'kerja paksa' yang terletak di Xinjiang," tegasnya.
"Kami berharap dan percaya bahwa semakin banyak orang yang memiliki visi dalam komunitas internasional akan dengan tegas memilih untuk berpegang pada fakta dan kebenaran, serta dengan tegas mengatakan tidak pada kebohongan kekuatan ini," tambah Zhao.
Pada hari Senin (19/10/2020) lalu, Zhao juga menanggapi pertanyaan tentang Asosiasi Industri Energi Matahari AS yang meminta perusahaan untuk menarik bisnis mereka keluar dari Xinjiang. "Tiongkok selalu menentang politisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan. Jika perusahaan-perusahaan ini tidak mau berbisnis di Tiongkok, jika tidak mau berbisnis di Xinjiang, itu kerugian mereka sendiri," katanya. (*)
Advertisement
