Beijing, Bolong.id - Tiongkok akan menjatuhkan sanksi kepada Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon dan perusahaan Amerika Serikat (AS) lainnya yang menjual senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian 赵立建 Senin (26/10/2020).
Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan bahwa Tiongkok bertindak demikian untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Tetapi Zhao Lijian tidak menjelaskan bentuk sanksi terhadap AS, dilansir dari laman Reuters, Selasa (27/10/2020).
Pihak Markas besar Departemen Pertahanan AS, Pentagon, pekan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan tiga sistem senjata ke Taiwan, termasuk sensor, rudal, dan artileri total senilai USD1,8 miliar (sekitar Rp26,35 triliun).
Beijing mengakui Taiwan sebagai wilayahnya, dan telah berjanji akan mengendalikannya, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan. "Untuk melindungi kepentingan nasional kami, Tiongkok memutuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan mengenakan sanksi kepada perusahaan AS seperti Lockheed Martin, Boeing Defense, dan Raytheon, serta individu dan perusahaan yang berperilaku buruk dalam proses penjualan senjata," pungkas Zhao.
Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Akan tetapi, Pemerintahan Trump telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan melalui penjualan senjata dan kunjungan pejabat senior AS, menambah ketegangan dalam hubungan antara Beijing dan Washington yang sudah tegang oleh perselisihan tentang Laut Tiongkok Selatan, Hong Kong, hak asasi manusia dan perdagangan.
Seorang juru bicara Boeing mengatakan melalui email kepada Reuters bahwa kemitraan perusahaan dengan komunitas penerbangan Tiongkok memiliki manfaat jangka panjang dan bahwa Boeing tetap berkomitmen untuk itu. Sementara Lockheed Martin mengatakan bahwa semua penjualan militer internasional diatur secara ketat oleh pemerintah AS, dan kehadirannya di Tiongkok dibatasi.
Di sisi lain, AS sebelumnya juga telah memberlakukan larangan perjalanan dan keuangan terhadap sejumlah pejabat dan perusahaan Tiongkok yang disebut terkait dengan anggapan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong, serta masalah di Laut Tiongkok Selatan.
Advertisement
