Tokoh Publik Tiongkok Dukung UU Keamanan Nasional HK - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Hong Kong, Bolong.id – Hong Kong menyatakan dukungan mereka terhadap UU Keamanan Nasional Hong Kong. Dalam seminar yang diadakan pada hari Rabu kemarin (10/6/2020), tokoh-tokoh publik di Hong Kong mengatakan bahwa UU Keamanan Nasional Hong Kong menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap kepentingan jangka panjang Hong Kong.
Seminar tersebut dihadiri oleh 39 perwakilan dari berbagai sektor negara, termasuk keuangan, hukum, pendidikan, pemuda dan tenaga kerja yang berbagi pandangan mereka mengenai undang-undang yang diusulkan tersebut. Mereka sepakat bahwa tanpa perlindungan sistematik yang tepat terhadap keamanan nasional, maka Hong Kong tidak akan memiliki stabilitas dan kemakmuran, serta para penduduknya tidak akan bisa menjalani kehidupan secara damai.
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan badan legislatif top Tiongkok sedang menyusun UU Keamanan Nasional yang mengkriminalkan separatisme, subversi, dan konspirasi dengan kekuatan asing di Hong Kong. Zhang Yong (张勇), Wakil Ketua Komite Hukum Dasar dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会常务委员会基本法律委员会), setelah mendengarkan semua saran "baik" yang diajukan di simposium, ia mengatakan bahwa pihak legislatif akan menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin. Selama proses tersebut, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan mempertimbangkan pendapat semua orang-orang Hong Kong.
Pejabat penghubung pemerintah pusat di Hong Kong juga berpartisipasi dalam pertemuan yang diatur oleh Federasi Hong Kong (香港联合会), yaitu aliansi sipil yang baru saja didirikan oleh dua mantan pemimpin kota, Tung Chee-hwa (董建华) dan Leung Chun-ying (梁振英), yang bertujuan untuk merevitalisasi Hong Kong. Song Zhe (宋哲), Wakil Direktur Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau (国务院港澳事务办公室), juga turut hadir dalam seminar tersebut untuk meyakinkan warga Hong Kong bahwa undang-undang baru ini hanya akan menargetkan "sekelompok kecil orang" saja yang terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional, sementara hak dan kebebasan yang dinikmati oleh banyak orang dan hak investor asing tidak akan berubah.
"Undang-undang ini mempertimbangkan perbedaan antara dua sistem sosial dan dua sistem hukum Hong Kong dan daratan Tiongkok. Ini adalah keputusan bijaksana yang dibuat oleh pemerintah pusat, mengingat status quo Hong Kong saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan, serta praktik sukses 'satu negara, dua sistem'," tegas Song Zhe (宋哲), seperti dilansir dari ecns.cn. Hanya setelah keamanan nasional Tiongkok terlindungi dengan baik, barulah Hong Kong bisa memiliki dinamika masyarakat yang stabil dengan lingkungan investasi yang menguntungkan di bawah aturan hukum, dan dengan demikian manfaat dari prinsip "satu negara, dua sistem" dapat sepenuhnya diterapkan.
Advertisement
