Bernard Chan Pak-li (陈百里) - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Beijing, Bolong.id - Kementerian Luar Negeri Tiongkok memperingatkan Amerika Serikat (AS) tentang balasan yang akan mereka lakukan untuk melindungi kedaulatan Tiongkok terhadap sanksi ekonomi yang diberikan AS.
Pihak AS mulai menghilangkan status perdagangan khusus Hong Kong di bawah hukum AS dan menghentikan ekspor pertahanan dan membatasi akses kota kepada produk teknologi tinggi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian (赵立坚) mengatakan, Tiongkok akan terus maju dengan undang-undang Keamanan Hong Kong dan tidak akan terhambat dengan sanksi yang diberikan AS.
Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (林郑月娥) juga mengatakan pada hari Selasa (30/6/2020) bahwa Hong Kong tidak akan terpengaruh oleh sanksi AS.
Efek dari sanksi AS hanya akan sedikit berpengaruh, meskipun masih dalam evaluasi oleh karena solusi alternatif dapat ditemukan untuk tetap membangun bisnis pada bidang teknologi yang ditargetkan.
Dia juga menekankan bahwa AS telah memiliki surplus perdagangan setinggi $ 30 miliar atau sekitar 433,5 triliun rupiah setiap tahunnya dengan Hong Kong, tertinggi di antara mitra dagang lainnya.
Pernyataan Lam juga didukung oleh tokoh-tokoh bisnis lokal, seorang ilmuwan lokal dan seorang konsultan keuangan AS yang pernah tinggal di Hong Kong. Louis Chan, asisten ekonom utama di Tim Riset Global Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong mengatakan, sanksi akan berdampak terbatas pada kota karena tidak mempengaruhi produk seperti kebutuhan sehari-hari yang diimpornya.
Menurut Raymond Young Lap-moon (杨立门), CEO Asosiasi Produsen Tiongkok di Hong Kong, bisnis kota telah bersiap untuk sanksi. Tidak ada anggota asosiasi yang mengeluhkan akan prospek dari sanksi yang diberikan.
Wong Kam-fai (黄锦辉), dekan Fakultas Teknik di Universitas Tiongkok di Hong Kong mengatakan, sanksi diperkirakan akan berdampak kecil pada kerja sama ilmiah kota dengan AS karena kedua belah pihak telah membangun rasa saling percaya berdasarkan kolaborasi bertahun-tahun.
Cyrus Janssen, seorang konsultan keuangan AS yang tinggal di Hong Kong dari 2014 hingga 2017, mengatakan, sanksi itu juga akan merugikan perusahaan-perusahaan AS di Hong Kong dan di dalam negeri.
"Ironisnya, inilah yang diklaim AS ingin mereka lindungi," katanya. Janssen mengatakan AS harus menerima kenyataan bahwa ia tidak dalam posisi untuk menentukan tingkat otonomi tinggi Hong Kong karena Hong Kong adalah milik Tiongkok.
Bernard Chan Pak-li (陈百里), wakil menteri untuk perdagangan dan pengembangan ekonomi Hong Kong mengatakan, perusahaan-perusahaan AS di Hong Kong akan menanggung beban pembatasan AS.
Chan memperingatkan bahwa setiap sanksi yang ditujukan pada sistem keuangan Hong Kong akan menjadi bumerang, melukai investor global yang menggunakan dolar AS untuk transaksi atau memegang aset AS, karena kota ini adalah pusat pertukaran mata uang asing terbesar ketiga di dunia untuk dolar AS. (*)
Advertisement