Lama Baca 3 Menit

Jubir Kemenlu China: AS yang Melakukan Praktek Kerja Paksa!

20 April 2021, 17:00 WIB

Jubir Kemenlu China: AS yang Melakukan Praktek Kerja Paksa!-Image-1

Wang Wenbin - Image from Situs Web Resmi Kedutaan Besar Tiongkok untuk Malaysia

Beijing, Bolong.id - Dalam konferensi pers reguler Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin (19/04/21), Juru Bicara kementerian Wang Wenbin diminta memberikan tanggapan terkait pernyataan bersama yang menyatakan bahwa program penghargaan anti-terorisme Amerika Serikat (AS) bernama ‘Rewards for Justice (Hadiah untuk Keadilan)’ melanggar hak asasi manusia (HAM) individu yang menjadi sasaran program. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Dampak Negatif Tindakan Paksaan Sepihak terhadap Hak Asasi Manusia dan Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang ini pun sejalan dengan kekhawatiran banyak ahli yang berharap pemerintah AS mau meninjau kembali rencana ini dan memastikannya sejalan dengan hukum internasional.

Dilansir dari People’s Daily pada Senin (19/4/2021), Wang Wenbin mengaku bahwa laporan tersebut telah ia perhatikan. Ia menjelaskan bahwa para ahli mekanisme HAM secara khusus telah menyatakan dalam pernyataan bersama bahwa AS menilai ada individu yang melakukan aktivitas terorisme namun tidak diadili atau tidak menjalankan prosedur peradilan yang semestinya. AS juga dikatakan menggunakan ancaman, sanksi, maupun metode koersif lainnya untuk memaksa individu asing untuk bekerja sama dengan AS di luar kehendak mereka dengan alasan mereka dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris.

Wang menilai, menurut definisi Organisasi Perburuhan Internasional, ini adalah praktek kerja paksa. Tindakan tersebut melanggar hak atas pekerjaan, kebebasan mobilitas, dan hak hidup personal terkait, serta secara serius melanggar kemanusiaan dan hukum internasional. 

"AS telah berulang kali menyerukan dan mendiskreditkan keberadaan kerja paksa di Xinjiang, tetapi fakta menunjukkan bahwa topi kerja paksa itu dikenakan AS sendiri. Tiongkok mendesak AS untuk mendengarkan keprihatinan komunitas internasional, dengan cermat memeriksa isu HAM-nya sendiri yang serius, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya," tambah Wang. (*)

Informasi Seputar Tiongkok