Lama Baca 3 Menit

Jubir Kemenlu China Minta Australia Untuk Berkaca Pada Isu Negaranya Sendiri

26 March 2021, 08:12 WIB

Jubir Kemenlu China Minta Australia Untuk Berkaca Pada Isu Negaranya Sendiri-Image-1

Hua Chunying - Image from China Daily

Beijing, Bolong.id -  Pada Selasa (23/3/2021), Menteri Luar Negeri Australia Hon Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut transparansi dan akuntabilitas sekaligus sekali lagi meminta Tiongkok untuk mengizinkan PBB dan pengamat independen lainnya untuk melakukan kunjungan tidak terbatas ke Xinjiang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pun menanggapi tuntutan tersebut dalam sebuah konferensi pers reguler pada Rabu (24/3/2021) dengan mengatakan bahwa pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Ia pun menambahkan, pada tahun 2019, lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi Xinjiang. 

Pun demikian, Hua menegaskan, "kami menyambut orang asing yang tidak memihak untuk mengunjungi Xinjiang, tetapi kami dengan tegas menentang apa yang disebut penyelidikan akuntabilitas berdasarkan anggapan bersalah, dan kami dengan tegas menentang siapa pun yang mengambil keuntungan dari masalah ini untuk melakukan manipulasi politik untuk menekan Tiongkok."

Dilansir dari Huanqiu pada hari yang sama, Hua turut mempertanyakan akuntabilitas Australia terkait kasus kejahatan perang di Afghanistan. 

"Ketika pihak Australia berbicara tentang pertanggungjawaban, saya jadi teringat bahwa beberapa waktu lalu terungkap adanya tentara Australia yang melakukan kejahatan perang berat di Afghanistan. [Lalu], apa yang terjadi dengan hasil investigasi Australia? Apakah ada akuntabilitas dan hukuman dari orang-orang yang terlibat? Berikan penjelasan yang adil kepada para korban yang tidak bersalah di Afghanistan!" tukas Hua.

Hua pun melanjutkan, "[kemudian], haruskah Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara Lima Mata lainnya, serta Uni Eropa mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Australia? Selain itu, Australia pernah menerapkan " White Australia policy" yang terkenal untuk memusnahkan penduduk asli dan secara paksa mengeluarkan 100.000 anak-anak adat dari keluarga mereka. Bagaimana Australia bertanggung jawab atas mereka yang menyebabkan penderitaan "generasi yang dicuri"?"

Sampai saat ini, belum respon resmi dari Australia dan Selandia Baru terkait tanggapan Hua Chunying sebagai perwakilan Tiongkok ini. (*)