Cui Tiankai (崔天凯), dubes Tiongkok untuk AS - Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Tiongkok, Bolong.id – Dilansir CGTN News, “Ada hal-hal yang menurut saya tidak boleh kita (Tiongkok) pelajari dari AS, seperti obsesi terhadap dominasi global,” kata Dubes Tiongkok untuk AS Cui Tiankai (崔天凯) dalam wawancara online 4 Agustus lalu.
Memperhatikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama satu sama lain, dubes mengatakan kerja sama daripada konfrontasi "adalah pilihan yang harus dibuat." Namun, Cui Tiankai (崔天凯) mencatat tampaknya ada "obsesi" dengan dominasi global di AS karena hal itu begitu sering dibicarakan di AS.
Menurut Cui Tiankai (崔天凯), Tiongkok tidak berniat mencari dominasi global. Ia juga menanggapi hal terkait tuduhan AS atas COVID-19 terhadap Tiongkok, UU kemanan nasional Hong Kong dan masalah Xinjiang.
Diketahui, AS menuduh Tiongkok karena tidak segera memberi tahu WHO tentang penularan COVID-19 antar manusia. Menanggapi hal ini Cui Tiankai (崔天凯) mengatakan, “Tiongkok adalah negara yang pertama kali melaporkan kasus tersebut. Tiongkok pun langsung mengidentifikasi beberapa kasus di Wuhan akhir Desember lalu. Memang awalnya hanya sedikit orang yang terinfeksi kasus ini dan tidak ada orang di dunia yang mengetahui virus baru ini. Namun, begitu muncul kasus COVID-19, kami langsung melaporkan ke WHO.”
Begitu pun dengan tuduhan AS terhadap peneliti dan akademisi Tiongkok atas pencurian vaksin COVID-19 dari perusahaan teknologi atau universitas AS. Menurut dubes, tuduhan ini tidak memberikan bukti yang kuat. Cui mengatakan, pihak AS membuat tuduhan seperti itu "tanpa memberikan bukti kuat."
Terkait tuduhan epidemi COVID-19 merupakan alasan dibalik penundaan pemilu Hong Kong, Cui Tiankai (崔天凯) membenarkan hal tersebut. Hal ini masuk akal, sebab jika pemilu tetap dilakukan, kasus COVID-19 di Hong Kong makin meningkat. Terlebih kondisi COVID-19 di Hong Kong yang kini kian memprihatinkan.
Cui Tiankai (崔天凯) mengatakan, pemberlakuan UU keamanan nasional di Hong Kong bukan hanya semata-mata untuk menghentikan kekerasan di kota administratif itu. UU ini juga berfungsi agar penduduk Hong Kong hidup di lingkungan yang lebih aman. Selain itu tetap menjadikan Hong Kong sebagai pusat keuangan dan transportasi nasional. Kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” pun akan terus berlanjut.
Cui Tiankai (崔天凯) pun menganggap tuduhan atas lebih dari 2 juta orang ditahan di kamp penahanan Xinjiang hanyalah dibuat-buat, “palsu”, ujarnya.
“Berita ini bukan dibuat oleh PBB. Berita ini dibuat-buat oleh orang lain, tentu saja bukan PBB,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Tiongkok telah mengundang pejabat PBB, diplomat asing, dan jurnalis ke Xinjiang selama beberapa tahun terakhir dan tidak satupun dari mereka mendukung klaim tersebut.
“Penduduk di Xinjiang hidup di lingkungan yang jauh lebih aman. Mereka benar-benar dapat menikmati hidup yang baik. Ini terjadi pada semua orang di sana tanpa ada perbedaan antara kelompok etnis,” tambah Cui Tiankai (崔天凯). (*)
Advertisement