Penduduk Hong Kong Rayakan Pengesahan UU Keamanan Nasional - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Tiongkok, Bolong.id – Dilansir Global Times, Selasa (30/6/20) pukul 11 malam waktu setempat, UU Keamanan Nasional Hong Kong telah disahkan oleh Beijing.
66 pasal dalam enam bab, undang-undang ini secara jelas mendefinisikan tugas dan badan pemerintah HKSAR untuk menjaga keamanan nasional dan empat kategori pelanggaran di dalamnya, yakni pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan negara asing, atau terlibat dengan pihak asing dalam membahayakan keamanan nasional, disertai dengan hukuman yang pantas. Selain itu, menurut undang-undang, pemerintah pusat (Tiongkok) akan mendirikan kantor di HKSAR untuk menjaga keamanan nasional. Sementara itu, HKSAR akan membentuk komite untuk menjaga keamanan nasional, yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Diketuai oleh kepala eksekutif HKSAR, komite harus memiliki penasihat keamanan nasional, yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kepolisian Hong Kong juga akan membentuk departemen untuk menjaga keamanan nasional, menurut hukum yang berlaku.
Kepala Eksekutif HKSAR Carrie Lam（林鄭月娥）mengatakan, pemerintah HKSAR menyambut baik undang-undang tersebut. "Saya yakin setelah undang-undang keamanan nasional diterapkan, kerusuhan mengganggu rakyat Hong Kong akan mereda, stabilitas negara akan pulih, sehingga memungkinkan Hong Kong bisa memulai awal yang baru." Katanya.
Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau（国务院港澳事务办公室) mengatakan, bagi sejumlah kecil orang yang ingin bahayakan Hong Kong, UU Keamanan Nasional ini akan jadi "pedang tajam" bagi mereka. Namun, bagi sebagian besar penduduk Hong Kong, termasuk orang asing di Hong Kong, UU ini akan menjadi "wakil" yang melindungi hak-hak mereka, serta memberikan kebebasan dan kehidupan yang damai.
Li Zhanshu （李占书）dalam Rapat National People's Congress - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Menurut ketua National People's Congress（中华人民共和国人民代表大会), Li Zhanshu（李占书）, saat disahkan, UU akan tegas dan efektif melindungi keamanan nasional serta memastikan kalau "satu negara, dua sistem", bisa mengarah ke kiblat yang benar. Undang-undang itu dengan kuat menegakkan tatanan konstitusional dan tatanan aturan hukum di HKSAR, mencegah campur tangan pihak asing, dan melindungi kepentingan Hong Kong, baik saat ini maupun jangka untuk masa depan. (*)
Advertisement
