Kongres Rakyat Nasional ke-13 - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.
Badan Legislatif Tiongkok (中国立法机关) mengatakan bahwa Tiongkok akan memprioritaskan UU tentang kesehatan masyarakat tahun ini. Dalam laporan kerja tahunannya, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会常务委员会) mengatakan bahwa mereka berencana untuk merevisi UU Perlindungan Satwa Liar, UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, UU Kesehatan Perbatasan dan Hukum Karantina, dan UU Tanggap Darurat pada tahun 2020.
Laporan ini disampaikan oleh Li Zhanshu ( 栗战书) , ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, di sesi ketiga yang sedang berlangsung pada kongres ke-13. Sejak awal wabah COVID-19, badan legislatif teratas telah melakukan tugasnya dengan memberikan dukungan hukum upaya pemberantasan pandemi dan pembangunan sosial ekonomi. Mereka juga mengeluarkan larangan sepenuhnya untuk melakukan perdagangan dan konsumsi satwa liar, serta menjangkau publik untuk mengklarifikasi UU pencegahan dan pengendalian pandemi.
Zhang Yesui ( 张业遂) , juru bicara untuk sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13, mengatakan bahwa Tiongkok saat ini memiliki lebih dari 30 UU tentang kesehatan masyarakat, setelah bertahan dalam pandemi COVID-19. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam kerangka hukum, dan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan berupaya untuk memperkuat hukum kesehatan masyarakat Tiongkok.
Di Indonesia sendiri UU nomor 2 tahun 2020 tentang COVID-19 sudah disahkan sejak 18 Mei 2020. Sejak belum disahkan sudah banyak pihak yang menentang UU tersebut. UU ini membahas mengenai penyesuaian pajak dan keuangan negara. Komitmen mengenai perlindungan terhadap rakyat yang terdampak secara ekonomi, buruh dan karyawan yang terkena PHK, maupun pekerja sektor informal tidak tampak pada undang-undang ini. Selain itu juga tidak ada satu pun pasal atau ayat yang membahas mengenai peningkatan kesehatan masyarakat.
Sumber: xinhuanet.com
Penulis: Yohana Intan
Advertisement
