Jaringan Telekomunikasi Pedesaan AS Butuh 27 Triliun Buat Hapus Peralatan Huawei

Jaringan Telekomunikasi Pedesaan AS Butuh 27 Triliun Buat Hapus Peralatan Huawei - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Washington, Bolong.id - Jaringan telekomunikasi pedesaan Amerika Serikat (AS) yang mengandalkan peralatan jaringan murah dari Huawei Technologies Co dan ZTE Corp Tiongkok, telah mengatakan kepada pemerintah AS bahwa akan diperlukan biaya sekitar USD1,837 miliar (sekitar Rp27,1 triliun) untuk mengganti sakelar dan router tersebut. Hal ini disampaikan oleh Federal Communications Commission (FCC) AS pada Jumat (4/9/2020).

Pada bulan Juni 2020, FCC secara resmi menunjuk Huawei dan ZTE sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS, sebuah klaim yang disangkal oleh Huawei. Deklarasi tersebut melarang perusahaan AS untuk memberikan dana pemerintah sebesar USD8,3 miliar (sekitar Rp122,4 triliun) guna membeli peralatan dari perusahaan tersebut, dilansir dari laman Reuters, Sabtu (5/9/2020).

Regulator telekomunikasi AS memberikan suara pada tahun 2019 lalu yang mengusulkan mewajibkan operator pedesaan untuk melepas dan mengganti peralatan dari dua perusahaan Tiongkok tersebut dari jaringan AS.

Komisaris FCC mengatakan laporan itu menunjukkan perlunya Kongres AS menyetujui pendanaan untuk mengganti peralatan tersebut. Sementara itu, Kongres AS dilaporkan telah mengesahkan penggantian dana tetapi belum menyetujui jumlah uang tersebut. FCC mengatakan pihaknya yakin operator akan memenuhi syarat untuk penggantian sekitar USD1,62 miliar (sekitar Rp23,9 triliun).

"Dengan mengidentifikasi keberadaan peralatan dan layanan yang tidak aman di jaringan kami, kami sekarang dapat bekerja untuk memastikan bahwa jaringan ini, terutama jaringan operator kecil dan pedesaan, bergantung pada infrastruktur dari vendor tepercaya," kata Ketua FCC Ajit Pai, seraya mendesak Kongres AS "untuk memberikan pendanaan yang sesuai guna mengganti operator dan peralatan atau layanan apa pun yang ditentukan sebagai ancaman keamanan nasional sehingga kami dapat melindungi jaringan kami”.