Chris Patten - Image from : gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Chris Patten, gubernur Inggris terakhir untuk Hong Kong (1992-1997), menulis dalam surat kabar Financial Times pada hari Minggu, 24 Mei 2020, yang menyarankan Inggris harus memastikan bahwa upaya Tiongkok untuk memberlakukan Undang-undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong berada dalam agenda pertemuan G7 (organisasi ekonomi antar pemerintah internasional yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat) pada bulan Juni yang akan datang.
Patten mengatakan bahwa Inggris dan sekutu-sekutu G7-nya harus mengambil sikap terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping (习近平), yang ia sebut sebagai "musuh masyarakat terbuka". "Sementara seluruh dunia sibuk dengan pertempuran COVID-19, dia (Xi Jinping 习近平) telah melanggar Deklarasi Bersama, sebuah perjanjian yang diajukan di PBB untuk menjamin cara hidup masyarakat Hong Kong sampai 2047," tulis Patten dalam surat kabar tersebut.
Tiongkok telah mengusulkan pemberlakuan Undang-undang Keamanan Nasional terhadap Hong Kong ketika para politisi Partai Komunis di Beijing pada hari Jumat, 22 Mei 2020, mengumumkan perincian undang-undang yang dipandang oleh para kritikus sebagai titik balik bagi bekas koloni Inggris yang sebelumnya memiliki banyak kebebasan ini, termasuk diantaranya adalah sistem hukum mandiri dan hak untuk berunjuk rasa.
Sumber: reuters.com
Advertisement
