Cara Joe Biden Perbaiki Ekonomi AS dan Dampaknya Bagi Indonesia-China

Cara Joe Biden Perbaiki Ekonomi AS dan Dampaknya Bagi Indonesia-China - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

New York, Bolong.id - Joe Biden telah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/1/2021) siang waktu setempat. Selama kampanyenya, dia membuat janji besar untuk memulihkan ekonomi dan mempercepat pemulihan dari pandemi.

Berikut adalah beberapa kebijakan yang direncanakannya untuk membuat orang Amerika kembali bekerja, meningkatkan jumlah pekerjaan, meningkatkan kesetaraan rasial dan menaikkan pajak dengan tujuan membuka kembali ekonomi, dilansir dari cnn.com, Kamis (21/1/2021).

Tanggapan terhadap COVID-19

Rencana Biden seperti yang dijelaskan di situs kampanyenya, bertujuan untuk mengendalikan krisis COVID-19. Ia menyerukan untuk menggandakan jumlah titik tes COVID-19 drive-thru di seluruh AS, investasi tes COVID-19 di rumah dan mempekerjakan setidaknya 100.000 orang Amerika untuk melakukan pelacakan kontak dekat. 

Biden juga ingin menginvestasikan USD25 miliar (sekitar Rp351 triliun) untuk pembuatan dan distribusi vaksin, dengan tujuan memberikan vaksin kepada setiap orang Amerika tanpa biaya. Rencana tersebut juga melibatkan penyediaan dana kepada pemerintah negara bagian dan lokal sehingga mereka dapat menghindari kekurangan anggaran, dan meminta Kongres untuk membantu sekolah dengan memberikan sumber daya guna melawan COVID-19 serta menanggung sebagian biaya terkait COVID-19 untuk bisnis kecil.

Ketidaksetaraan

Biden mengatakan dia tidak akan menaikkan pajak orang-orang yang berpenghasilan kurang dari USD400 ribu setahun (sekitar Rp5,6 miliar). Tetapi dia berencana untuk meningkatkan pendapatan dengan cara berikut:

- Menaikkan tarif pajak penghasilan tertinggi menjadi 39,6%, sama seperti pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, dari yang saat ini diterapkan sebesar 37%;

- Menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% dari 21%;

- Mewajibkan perusahaan Amerika untuk membayar pajak minimum 21% atas pendapatan asing;

- Menerapkan hukuman pajak pada perusahaan yang memindahkan pekerjaan ke luar negeri tetapi terus menjual produk kembali ke Amerika;

- Mewajibkan pajak 15% atas pendapatan tertulis perusahaan;

- Siapa pun yang menghasilkan lebih dari USD1 juta (sekitar Rp14 miliar) per tahun akan dikenakan pajak pendapatan investasi seperti halnya gaji mereka.

Studi dari Wharton School of the University of Pennsylvania memproyeksikan rencana pajak Biden akan meningkatkan pendapatan sebesar USD2,3-2,6 triliun selama 10 tahun ke depan dengan sedikit dampak pada PDB.

Pekerjaan

Biden berencana untuk menciptakan setidaknya 5 juta pekerjaan manufaktur baru. Dia ingin menginvestasikan USD400 miliar dalam investasi pengadaan barang yang mendorong permintaan untuk produk dan layanan Amerika. Selain itu, investasi lainnya sebesar USD300 miliar dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan 5G.

Upah minimum federal yang saat ini USD7,25, akan dinaikkan menjadi setidaknya USD15 per jam. Biden juga ingin menginvestasikan USD70 miliar di perguruan tinggi dan universitas, sebuah langkah yang mencakup sejumlah inisiatif termasuk beasiswa dan fasilitas baru.

Mengenai energi bersih, pemerintahannya akan membeli kendaraan dan produk energi bersih senilai miliaran dolar dan mewajibkan negara-negara yang tidak ramah lingkungan untuk membayar pajak penyesuaian karbon.

Prioritas lain dalam rencana Biden adalah mempromosikan kesetaraan rasial. Dia mengatakan akan mendanai inisiatif investasi negara bagian dan lokal untuk pengusaha Black and Brown, serta menyediakan hingga USD100 miliar pinjaman bisnis berbunga rendah untuk komunitas Black and Brown melalui program pinjaman negara bagian.

Pinjaman Mahasiswa

Biden menyerukan agar USD10.000 dari utang pinjaman setiap siswa AS dibatalkan segera sebagai bagian dari tanggapan bantuan pandemi. Tambahan utang pinjaman siswa sebesar USD10.000 akan diampuni setiap tahunnya untuk individu yang melakukan layanan masyarakat, dan akan berlangsung hingga lima tahun. Dia juga ingin menggandakan jumlah maksimum hibah dan meningkatkan jumlah siswa yang dapat mengakses bantuan keuangan, sambil mengurangi setengah pembayaran pinjaman siswa Amerika.

Selain itu, mereka yang secara historis bersekolah di perguruan tinggi kulit hitam atau lembaga yang melayani minoritas dan berpenghasilan maksimal USD125.000, seluruh utangnya seharusnya diampuni, dan sekolah akan dibuat bebas biaya kuliah untuk siswa yang pendapatan keluarganya di bawah USD125.000.

Proposal Tambahan

Biden juga berencana untuk mengadopsi proposal reformasi kebangkrutan Elizabeth Warren, yang akan merampingkan proses kebangkrutan dan memungkinkan orang yang mengajukan kebangkrutan untuk menyisihkan dana perawatan anak untuk barang-barang seperti mainan dan buku.

Biden juga ingin memperluas hak perlindungan pekerja dan memudahkan pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja tanpa harus dipaksa oleh majikan untuk menghadiri rapat wajib atau menghalangi negosiasi.

Presiden baru AS ini juga ingin menghilangkan dolar pribadi dari pemilihan federal melalui amandemen konstitusi, sehingga kandidat harus mengandalkan dolar publik saja dalam kampanye mereka. Dia juga menyerukan undang-undang yang akan mencegah warga negara asing memengaruhi pemilihan warga Amerika dan menciptakan lebih banyak transparansi pada pengeluaran pemilu, sehingga melalui iklan di Facebook, akan diungkapkan donornya.

Di bidang infrastruktur, Biden akan mengusulkan rencana USD1,3 triliun selama 10 tahun yang bertujuan untuk membuat pekerja kelas menengah Amerika lebih kompetitif dalam skala global, mendorong AS untuk mengadopsi lebih banyak energi bersih namun di saat bersamaan juga menumbuhkan ekonomi.

Dampak Biden Pada Perekonomian Indonesia dan Tiongkok

Dampak Biden Pada Perekonomian Indonesia dan Tiongkok - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Head of Market Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menjelaskan bahwa ada respons positif pasar atas terpilihnya Biden. Ini salah satunya terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup menguat 1,71 persen pada Rabu (20/1/2021). 

“Untuk jangka pendek, melihat pengalaman pelantikan Obama, bahkan Trump, sepanjang pergantian jabatan ini damai tentu positif (ke pasar), setidaknya dengan pelantikan ini kebijakan Trump yang tidak terlalu progresif ke market resmi berakhir,” tutur Wawan, Rabu (20/1/1/2021).

Selain itu, stimulus jumbo sebesar USD1,9 triliun dolar yang dikeluarkan Biden dapat membuat tren dolar melemah karena jumlah dolar yang beredar lebih banyak. Hal ini berdampak positif bagi Indonesia karena rupiah bisa menguat, juga berdampak positif bagi perusahaan yang memiliki utang dengan mata uang dolar dan biaya bahan baku impor.

Kebijakan kenaikan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) menjadi 28% dari sebelumnya 21% dapat membuat investor mencari negara dengan tax yang lebih murah, sehingga ada potensi aliran investasi dari AS ke global market lainnya dan termasuk ke Indonesia.

Tiongkok-AS di Era Biden - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho meramalkan perang dagang AS-Tiongkok justru kian panas di era Biden. Sebab, Biden pernah menilai bahwa Trump tidak berhasil meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan domestik perlu ditutup impor dari Tiongkok dan menimbulkan defisit perdagangan.

"Apakah perang dagang akan menurun tensinya? Saya rasa tidak akan, tetap ada bahkan meningkat, karena salah satu kritik Biden terhadap Trump adalah ketika Trump menandatangani perjanjian fase 1 dengan Tiongkok. Di bawah kesepakatan fase 1 dengan Tiongkok itu, (AS dinilai) tidak bisa meningkatkan industri produksi dalam negeri," ungkap Andry, dikutip Selasa (19/1/2021).

Andry lebih jauh mengatakan, bahwa ada sinyal jika AS di tangan Biden justru berpotensi menggandeng negara lain untuk ikut memusuhi Tiongkok, ini terbaca dari janji Biden untuk mendorong produksi AS dan meningkatkan pengadaan infrastruktur dalam rangka mendukung produksi.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro juga berpandangan begitu, perang dagang masih ada, namun ini bisa menguntungkan Indonesia. Ia mengatakan, "Dengan terpilihnya Joe Biden, perang dagang akan masih ada dan ini efeknya ke rantai pasokan dan Indonesia bisa mendapat keuntungan. Jadi akan ada dua super power, gajah sama gajah berkelahi, tapi pelanduk cerdik di tengah-tengah bisa ambil keuntungan.” (*)