Dukung Bisnis Baru, Izin Memulai Bisnis di Tiongkok Makin Mudah Didapat!

gambar hanya illustrasi - persetujuan bisnis - Image from Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

Beijing, Bolong.id - Tiongkok sedang berusaha untuk mempersingkat waktu dalam persetujuan izin memulai bisnis, agar tidak lebih lama dari empat hari kerja. Kebijakan ini ditargetkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun 2020 ini, dan rencana tersebut tujuannya untuk mengatur biaya yang dikenakan pada bisnis, oleh badan-badan industri dan asosiasi dengan lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang (李克强) dalam pertemuan eksekutif Dewan Negara.

Dalam rangka memajukan enam prioritas di Tiongkok, yaitu pekerjaan, mata pencaharian masyarakat, pengembangan entitas pasar, keamanan sumber daya, operasi industri dan rantai pasokan yang stabil, serta masyarakat yang patuh, enam hal itu harus terpenuhi, yaitu lapangan pekerjaan, keuangan, perdagangan luar negeri, investasi asing, investasi dalam negeri dan market expectations. Pertemuan itu mendesak untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi agar mendukung para pemain pasar.

Prosedur dan layanan untuk memulai bisnis akan dioptimalkan. Platform online untuk mengakses layanan tersebut akan didirikan di setiap provinsi pada akhir tahun 2020 ini. Dengan pengawasan yang ketat dan keamanan yang baik, bisnis elektronik yang berlisensi akan dipromosikan sebagai bentuk identifikasi bahwa bisnis tersebut sah adanya, memungkinkan atau memperbolehkan tanda tangan secara elektronik, yang akan digunakan untuk pendaftaran bisnis online, serta layanan terkait pajak dan pembukaan rekening bank.

Upaya akan dilakukan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam memproses aplikasi untuk memulai bisnis baru, dari lima hari kerja, hingga tidak lebih dari empat hari saja. Langkah ini merupakan usaha penyesuaian untuk memfasilitasi operasi bisnis selama wabah COVID-19. Hal Ini akan membantu banyak bisnis untuk muncul dan menjaga lapangan pekerjaan agar tetap stabil.

Pertemuan tersebut juga mengambil langkah-langkah untuk mengatur biaya yang dibebankan oleh badan dan asosiasi industri dengan lebih baik, dan hal tertentu seperti pengadaan biaya yang tidak sah akan dilarang. Badan dan asosiasi industri tidak boleh memaksa perusahaan untuk mendaftar dan membayar biaya berdasarkan hubungan mereka dengan departemen pemerintah (KKN)