Joe Biden, Presiden Terpilih di Pilpres AS 2020 - Image from KSAT 12
Jakarta, Bolong.id - Biden memenangkan pemilihan presiden AS, dan kini dia menghadapi Tiongkok yang kuat, yang diperintah oleh Xi Jinping. Kebijakan Biden tentang Tiongkok sangat tidak jelas selama kampanye, banyak pertanyaan bermunculan. Presiden Trump yang telah habis masa jabatannya dianggap sebagai presiden yang berani bersikap keras terhadap rezim Beijing.
Valerie Niquet, pakar isu Asia di Foundation for Strategic Research di Prancis, mendeskripsikan Trump sebagai berikut: Di hadapan Tiongkok, Trump berani melakukannya! Ia berani menolak ilusi "evolusi damai" yang mustahil. Pakar ini bahkan percaya bahwa "wajah Sistem politik seperti Beijing mungkin harus memiliki Trump," mengutip dari media RFI (Radio France Internationale).
Valerie mengatakan, “saat ini kami berharap Partai Demokrat tidak jatuh ke dalam ilusi yang sama. Tidak, tidak cukup bagi Tiongkok untuk berbicara tentang perubahan iklim untuk menunjukkan bahwa mereka berjanji untuk memenuhi janjinya. Atas nama pelonggaran hubungan, kembali ke dialog untuk berdialog hanya akan membuat kesalahan yang sangat serius.”
Kedutaan Besar AS di Beijing menginformasikan akun resmi pada dialog ke-6 antara Chargé d'affaires dan para pakar Tiongkok di lembaga pemikir swasta Tiongkok, Chahar Society, setelah pengunduran diri Duta Besar AS untuk Tiongkok Terry Branstad.
Dakwaan d’affaires menekankan, terlepas dari hasil pemilu AS, bagaimanapun, Amerika Serikat akan terus mempromosikan hubungan yang adil dan setara dengan Tiongkok, dan kedua pihak di Amerika Serikat secara umum dan konsisten mendukung kebijakan AS saat ini terhadap Tiongkok.
Pakar dari Brookings Institution, Celia Belin percaya, bagi Trump yang berusia 77 tahun, memang ada bahaya melihat dunia saat ini dengan mata yang dia gunakan ketika dia meninggalkan kekuasaan.
Dilansir dari RFI, dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, cukup "kembali normal". Tetapi dunia telah berubah, Trump telah mengubah aturan main pada banyak tema utama, dan Biden tidak dapat kembali ke masa lalu.
Menanggapi banyak kekhawatiran bahwa Biden mungkin mengulangi kebijakan luar negeri Obama, Katrina Mulligan, seorang pakar progresif Amerika yang pro-demokrasi, mengatakan: “Tidak terpikirkan bahwa diplomasi Biden akan menjadi cetakan ulang dari diplomasi Obama.” Apa yang akan dihadapi Biden selama masa jabatannya adalah dengan bangkitnya otoritarianisme, demokrasi tidak lagi menjadi kenyataan di seluruh penjuru dunia.
Beijing Menilai Tindakan Biden Lebih Stabil
Wartawan "Le Figaro" yang berbasis di Beijing mengutip banyak ahli tentang Tiongkok yang mengatakan, setelah Beijing diidentifikasi sebagai lawan terbesar Amerika, menghadapi Trump yang tak dapat dicegah, Chen Qi, seorang profesor di Pusat Tiongkok-AS Universitas Tsinghua, mengatakan: Beijing lebih memilih Biden karena tindakannya akan lebih stabil dan dapat ditafsirkan dengan jelas.
"Pengamat independen Beijing Chen Daoyin percaya ketika hubungan Tiongkok-AS terus tegang selama dua tahun berturut-turut, dan epidemi COVID-19 semakin merusak hubungan ini," Kemenangan Biden dapat membuat Beijing menghela nafas lega, dan serangkaian sanksi Washington terhadap Beijing akan ditangguhkan sementara," ujar Chen Qi.
Seseorang menunjukkan, Xi Jinping mungkin menggunakan hubungan pribadi yang dia bangun dengan Biden selama masa kepresidenan Obama untuk memudahkan hubungan bilateral. Hubungan keduanya sepenuhnya terkait dengan misi yang diberikan Obama kepada Biden untuk menjalin hubungan dengan Xi Jinping, Wakil Presiden Tiongkok saat itu.
"Persahabatan" ini kemudian membuat malu Biden selama kampanye, dan pihak Trump bahkan menyebut Biden sebagai "Beijing Biden.”
Nada bicara Biden terhadap Beijing menjadi semakin keras tahun ini. Dalam debat di Partai Demokrat pada Februari tahun ini, Biden menunjukkan bahwa Xi Jinping tidak memiliki kesadaran demokratis di tulangnya. Dia menggambarkan Xi Jinping sebagai "orang ini hooligan," mengutip dari RFI.
Biden mengungkap ekspansi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan penindasannya di Hong Kong. Mulai saat ini, Biden berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat harus bersikap keras terhadap Tiongkok.
Menurut William Burns dari Carnegie Endowment for International Peace, Biden harus membangun lebih banyak jaringan aliansi di Asia melawan Beijing. Dalam pandangannya, bagaimana menghadapi persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menentukan kebijakan luar negeri AS. Sukses atau gagal.
Kembalinya Demokrat ke Gedung Putih memberi Beijing tingkat keprihatinan lain: "hantu" Amerika Serikat dan sekutu tradisional Baratnya yang bersatu melawan Beijing sedang melayang-layang di atas Beijing. Sebuah analisis multi-dimensi pro-Beijing, "dibandingkan dengan maverick Trump, dengan ‘America First’ terus menarik diri dari grup untuk menyebabkan ketidakpuasan dengan sekutu, Biden akan menyeimbangkan hubungan dengan sekutu, yang bukan hal yang baik bagi Tiongkok."
"Mengenai masalah hak asasi manusia, Biden bersikeras bahwa Tiongkok harus membayar harga. Ini sangat kontras dengan Trump, yang sering menghindari mengkritik masalah hak asasi manusia Tiongkok."
Beberapa analis percaya, indikator pertama untuk mengamati apakah Biden bersikap keras di Beijing setelah menjabat adalah apakah "dialog keamanan empat pihak AS-Jepang-India-Australia" saat ini, yaitu, "NATO Asia" akan terbentuk sesuai jadwal, demikian dilansir dari RFI (8/11/20).
Dampaknya terhadap Indonesia
Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Dwi Ardhanariswari Sundrijo menyatakan, pemilihan umum Presiden Amerika Serikat akan memengaruhi kondisi geopolitik dan perekonomian Indonesia. Pasalnya, dua kandidat yakni Joe Biden dan Donald Trump memiliki visi politik luar negeri yang berbeda.
Dwi berkata, gagasan hubungan politik luar negeri yang dibawa oleh Biden akan berdampak baik pada hubungan multilateral negara-negara dunia.
Dilansir dari Media Indonesia, hal itu bertolak belakang dengan janji yang dibawa Trump selaku petahana untuk terus memproteksi secara ketat Negeri Paman Sam dan membatasi kerja sama dengan negara lain. “Orientasi dua orang tersebut berbeda, satu probilateral, dan yang satu realis. Biden lebih membuka peluang terkait kerja sama. Artinya, ketika Biden yang menang, itu akan lebih banyak area kerja sama yang sifatnya balance antara kerja sama Indonesia dengan AS,” ujar Dwi, Minggu (1/11/20).
Hubungan Diplomatik Indonesia-AS Cenderung Lebih Harmonis
Sementara itu, dilansir dari Kompas, pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi menjelaskan, hubungan diplomatik Indonesia dengan AS cenderung lebih harmonis jika Biden menang.
Sebab, selama ini hubungan Indonesia kurang bersahabat jika dilihat dari segi kerja sama bilateral. "Indonesia, utamanya sejak Presiden Jokowi menjabat, frekuensi hubungan bilateral kerja sama jauh lebih dekat ke Tiongkok," kata Jawahir, saat dihubungi secara terpisah.
Menurut dia, Biden akan membawa karakter Partai Demokrat yang jauh lebih terbuka dan humanis, seperti yang dibangun oleh Barack Obama. Bahkan, bukan hal mustahil jika kehadiran Biden akan diterima masyarakat Indonesia.
Senada, peneliti dari Institute for Development on Economics and Finance (Indef) sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Zulfikar Rakhmat menuturkan, bila Biden memenangi kontestasi demokrasi di AS kemungkinan kerja sama yang sama-sama menguntungkan akan terbuka.
Hal itu, kiranya dapat dimanfaatkan Indonesia dalam mengimplementasikan diversifikasi mitra dagang nasional yang selama ini cenderung hanya dilakukan kepada Tiongkok. Mencari rekanan baru, kata Zulfikar, perlu dilakukan Indonesia untuk menghindari ketergantungan kepada Negeri Tirai Bambu.
Sementara itu, Associate LP3ES Gerardi Yudhistira menuturkan, bila pun nantinya AS akan lebih terbuka terhadap kerja sama multilateral, Indonesia tetap akan berkutat pada persoalan utama. Salah satunya ialah kebijakan politik luar negeri yang cenderung lemah.
Dalam proses pemilu AS pula, Gerardi menilai terjadi perebutan ruang publik agar perhatian terhadap. Negeri Paman Sam lebih besar ketimbang rivalnya, Tiongkok. Itu ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
“Perebutan ruang publik AS-Tiongkok, terlihat dari kedatangan Pompeo kemarin dan membuat statement yang kurang masuk akal menurut saya, ini terlihat mencoba menarik simpatik untuk berhati-hati pada komunisme Tiongkok. Perebutan ruang publik akan semakin kencang. Ke depan, perebutan ruang publik tentang kedua negara ini akan semakin kencang baik dari Biden maupun Trump,” pungkasnya. (*)
Advertisement
